Organda Kota Tidore Gelar Unjuk Rasa terkait Kenaikan Harga BBM di Depan Kantor DPRD

TRIBUN-VIDEO.COM - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan menggelar unjuk rasa dan mogok kerja.

Ratusan sopir angkutan umum tersebut menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Dalam unjuk rasa itu para sopir meminta DPRD Kota Tidore Kepulauan mendukung tuntutan yang mereka sampaikan.

Ketua Organda Amir Soleman mengatakan, asumsi Organda tentang subsidi yang diberikan kepada sopir angkot, itu tetap diambil kuotanya dari SPBU.

Baca: Demo di Depan Gedung DPRD Jateng, Ribuan Buruh Serukan Tolak BBM Naik

Penambahan kuota BBM jenis Pertalite di SPBU itu yang mereka inginkan bukan masalah subsidi.

Sebab, Amir menilai, kebijakan subsidi yang dibijako pemerintah itu tidak berjalan efektif.

“Solusi yang kami tawarkan adalah adanya penyesuaian tarif. jadi ketika terjadi kekosongan BBM subsidi maka kami tetap melakukan pelayanan dengan mengisi Pertamax karena ada penyesuaian tarif,” jelas Amir.

Dia merinci bahwa penjualan pertalite dalam sehari sebanyak 6 ton.

Jika dikalikan selama 30 hari maka ketersediaan pertalite tidak tercukupi.

Tak hanya itu, para sopir angkut juga menilai DPRD Tidore Kepulauan lambat menangani dampak kenaikan BBM.

“Yang kami sesali itu, kenapa nanti ada demonstrasi baru DPRD bereaksi,” sesal salah satu sopir.

Ketua DPRD Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak yang menemui para sopir angkot meminta agar tidak memaksakan DPRD untuk mengambil keputusan di luar kewenangan DPRD.

Baca: Meski Harga BBM sudah Naik, BST Masih Gratis untuk Warga Keliling Kota Solo, Simak Rutenya

“Bapak-bapak sampai sore di kantor ini pun kami tidak bisa mengeluarkan pernyataan untuk menaikan tarif. Itu tidak bisa,” kata Ahmad Ishak.

Politisi PDI Perjuangan Kota Tikep itu mengatakan, aspirasi yang disampaikan telah diterima dan DPRD akan memanggil instansi terkait untuk membicarakan tuntutan ini.

“Aspiras yang bapak-bapak sampaikan ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil Dinas Perhubungan untuk bicarakan tuntutan penyesuaian tarif,” tegas Ahmad Ishak.

Dihadapan para sopir angkot, anggota DPRD tiga periode itu menjelaskan, skema pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite itu dilakukan agar stok Pertalite tetap tersedia dan merata.

DPRD Tikep berencana akan menggelar sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2022, dalam APBD Perubahan itu juga mengatur tentang subsidi kepada sopir angkutan umum, ojek dan bentor.

“Pemerintah pusat telah memerintahkan alokasi 2 persen di APBD untuk melakukan subsidi selama 3 bulan kedepan,” tutur Ahmad.

# Organda # Kota Tidore # unjuk rasa # BBM # DPRD

Baca berita lainnya terkait BBM

Artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Ratusan Sopir Angkot di Tidore Lanjut Gelar Unjuk Rasa Naiknya Harga BBM