Jokowi Kritik Keras Pelayanan Ditjen Imigrasi, 3 Poin Disinggung, Ada yang Buat Malu Presiden

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Jokowi mengkritik keras Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Hal ini lantaran banyaknya keluhan yang disampaikan kepadanya terutama soal visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Ada tiga kritikan keras yang dilontarkan Presiden.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada (9/9/2022).

Ratas tersebut ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca: Viral Aksi Hacker Bjorka, Klaim Retas Data Rahasia Jokowi hingga Beberkan Dalang Pembunuhan Munir

Kepala Negara memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Ada tiga kritikan keras Presiden Jokowi dalam rapat tersebut kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.

Pertama, Kepala Pemerintahan meminta Ditjen Imigrasi berubah dan mereformasi total dalam pelayanannya.

Hal ini agar lebih memudahkan dan melayani.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi.

Baca: 2 Menteri Jokowi Sebut Harga BBM Berpeluang Turun, Minta Masyarakat Lebih Hemat Konsumsi Bahan Bakar

Ia mengaku menerima banyak keluhan dari investor hingga turis terkait Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Presiden menilai Ditjen Imigrasi masih mengatur dan mengontrol.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ujar Jokowi.

Menurutnya, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat sejumlah hal.

Seperti, besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Ia memberikan contoh, di sejumlah negara mempermudah visa dan izin tinggal bagi para WNA yang memiliki keahlian khusus.

Baca: Akun Twitter Hacker Bjorka Ditangguhkan, Baru Sehari Buat Geger Pemerintah dan Warganet Indonesia

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas, kalau kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi.

"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mengaku malu karena memperoleh banyaknya keluhan soal imigrasi.

Terutama dalam pengurusan KITAS dan pemberian visa.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," imbuh dia.

Oleh karenanya, orang nomor satu di Indonesia tersebut meminta pelayanan imigrasi meninggalkan gaya-gaya lama.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," kata Jokowi.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar Dirjen Imigrasi dan bawahannya diganti demi perbaikan pelayanan.

Presiden menegaskan, apabila tidak dilakukan pergantian, maka besar kemungkinan pelayanan imigrasi tidak akan berubah lebih baik dan masih memakai gaya lama.

Bahkan, Kepala Pemerintahan memberikan arahan tak hanya Dirjen tetapi juga bawahannya.

Ia mengungkapkan, akibat sulitnya layanan imigrasi, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor.

"Kalau perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegasnya.

"Saya cek kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, paling gede kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap Jokowi.

(Tribun-Video.com/ Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 Poin Kritik Keras Jokowi soal Pelayanan Ditjen Imigrasi"

VP: Yogi Putra
Host: Bima Maulana

# Jokowi # kritik # Pelayanan # Ditjen Imigrasi # Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia