Imbas BBM Naik, Buruh dan Mahasiswa akan Demo Besar-besaran, Polisi Jaga Ketat 613 SPBU

TRIBUN-VIDEO.COM - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah resmi mengalami kenaikan sejak Sabtu (3/9/2022) lalu.

Kepolisian juga telah mengantisipasi dan mencegah hal yang berpotensi mengganggu kamtibmas dengan mengetatkan penjagaan di sejumlah SPBU di kawasan Jabodetabek.

”Sesuai dengan perintah pak Kapolda, akan ada personel untuk memantau ya. Jadi PMJ pastikan situasi kondusif, tak ada penimbunan, dan sebagainya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Minggu (4/9).

Selain itu, Zulpan menyebut personel akan menjaga 600 lebih SPBU.

Hal itu bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan dan gangguan keamanan pascakenaikan harga BBM diumumkan.

”Ada 613 SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita pastikan semua aman,” katanya.

Organisasi Massa Buruh KSPSI meminta pemerintah bersama pelaku usaha untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis pertamax, solar dan pertalite dengan menaikan upah buruh di seluruh Indonesia.

Hal ini dianggap masuk akal apalagi ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.

“Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar. Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite.

Baca: Imbas Harga BBM Naik, Tarif Ojek Kota Mamuju Naik Menjadi Rp 15 Ribu

Menurut Arnod, standar upah buruh di Indonesia perlu ada penyesuaian pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.

"Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong,” ujar Ketua tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.

Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia bahwa pemerintah juga perlu memastikan agar bantuan sosial yang digelontorkan betul-betul tepat sasaran.

Untuk itu kelompok buruh ingin membantu pemerintah agar penyaluran Bansos khusus untuk buruh bisa sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) hari ini, akan mengerahkan ribuan anggota dan kader menggelar aksi penolakan BBM di Istana Negara di mulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai.

"Pada tanggal 31 Agustus kemarin, PB PMII telah melakukan konsolidasi akbar bersama seluruh pimpinan pengurus koordinator cabang dalam merespon kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM," ujar Ketua Umum PB PMII, M. Abdullah Syukri.

Menurut Abe sapaan akrab M. Abdullah Syukri, PB PMII telah mengeluarkan instruksi sejak 31 Agustus lalu kepada segenap PKC PMII, PC PMII, Anggota dan Kader PMII se Indonesia agar melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM.

"Di beberapa titik, PMII telah menggelar aksi unjuk rasa, diskusi, kajian dan input pakar untuk mendalami terkait kebijakan pemerintah menaikkan BBM," kata Abe.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Abe PB PMII melakukan rapat internal pengurus besar. Hasilnya, PB PMII akan melakukan aksi nasional depan Istana Negara,

Ia menegaskan, aksi ini disebut #SeptemberBergerak. PMII se Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran sampai pemerintah mencabut kenaikan harga BBM.

"Kami akan menggelar aksi nasional, PMII se-Indonesia akan menggelar aksi selama bulan September dan akan berakhir sampai rakyat menang," pungkas Abdullah Syukri.

Baca: Polisi Lakukan Pengamanan Sejumlah SPBU Jelang Demo Buruh dan Mahasiswa Tolak Naiknya Harga BBM

Pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara untuk jenis JBT (Solar) dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk tambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun.

Terkait itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

“Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi.

"Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," kata Abraham.

Abraham mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran.

Ia mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Seperti subsidi BBM, di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi.

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujarnya.

Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tutur Abraham, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan.

Pertama, data sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), saat ini telah diperbarui per satu bulan dari sebelumnya yang hanya satu atau dua kali per tahun.

Kedua, lanjut Abraham, meningkatkan transparansi penyaluran bansos. Di mana masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga meningkatkan partisipasi keterlibatan publik melalui mekanisme usul-sanggah.

"Jadi masyarakat bisa memberikan usulan siapa yang belum mendapat bantuan namun dirasa layak dan juga bisa memberikan sanggahan siapa yang mendapat bantuan sosial namun dirasa tidak layak," terangnya.

Abraham juga memastikan, bahwa seluruh data sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga tidak ada ada data ganda ataupun data fiktif.

“Sudah ada 126 juta data DTKS yang padan dengan NIK, 33 juta data yang sudah diperbaiki daerah, 16 juta data usulan baru, dan 3,5 juta data yang dicoret karena tidak layak," paparnya.

Sebelumnya pemerintah menyoroti subsidi BBM yang tidak telat sasaran, masih banyak pelaku usaha dan orang kaya yang mengkonsumsi BBM subsidi.

Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah, 89 persen konsumen yang mengkonsumsi solar subsidi adalah kalangan dunia usaha.

Kemudian 11 persennya dinikmati oleh kalangan rumah tangga.

Bila ditilik lebih jauh dari yang dinikmati oleh rumah tangga, ternyata 95 persennya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan).

Sementara untuk Pertalite, 86 persen dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.(Tribun Network/fik/mam/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Buruh dan Mahasiswa Akan Demo Besar-besaran Pasca-Harga BBM Naik, Polisi Jaga Ketat 613 SPBU

# BBM # SPBU # Jabodetabek