Surya Darmadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 78 Triliun, Tiba di Indonesia, Dibawa ke Kejaksaan Agung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Tersangka kasus korupsi yang juga pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan.

Kedatangan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus korupsi yang tengah diburu oleh KPK dan Kejagung.

Surya datang menggunakan mobil minibus dan dikawal ketat jaksa penyidik.

Dia datang sekitar 13.58 WIB dengan iring-iringan mobil penjemput dan dikawal kereta petugas keamanan Kejagung.

Surya Darmadi yang mengenakan kemeja warna putih langsung masuk Gedung Bundar Kejaksaan Agung tanpa memberi pernyataan sedikit pun kepada wartawan.

Juniver Girsang selaku penasihat hukum Surya Darmadi turut mendampingi di Kejagung.

Baca: Kondisi Napoleon Bonaparte setelah Korupsi hingga Aniaya Sesama Tahanan di Sel, Begini Nasibnya Kini

Dalam kasusnya, Surya Darmadi dijerat sebagai tersangka oleh Kejagung bersama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.

Keduanya dinilai terlibat kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara. Nilainya disebut hingga Rp78 triliun.

Pada tahun 2003, Surya Darmadi selaku Pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani) diduga melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir Rachman.

Kesepakatan itu diduga untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Padahal lahan yang diduga diincar itu berada dalam kawasan hutan.

Baca: Sosok Bupati Pemalang, Sempat Gembar-gembor Jangan Korupsi Kini Terjaring OTT KPK

Baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kedua pihak diduga berkongkalikong untuk mengatur perizinan tersebut secara melawan hukum.

Kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dibuat secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL.

Selain itu, PT Duta Palma Group diduga tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Atas perbuatannya, Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus Surya Darmadi, ia juga dijerat pasal pencucian uang.

Yakni Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tiba di Indonesia, Tersangka Kasus Korupsi Rp 78 Triliun Surya Darmadi Dibawa ke Kejaksaan Agung

# Kasus Korupsi # Kejaksaan Agung # Surya Darmadi # PT Duta Palma Nusantara #