Menteri PUPR Sebut Benahi Jakarta Lebih Mahal Ketimbang Bangun IKN, Ini Tanggapan Wagub DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menyebut biaya membenahi kota Jakarta lebih mahal dibandingkan membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Pria yang akrab disapa Ariza itu tak menampik pernyataan tersebut.

Ia mengakui biaya pembangunan di Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan di Kalimantan.

Baca: 71 RT di DKI Jakarta Kebanjiran Imbas dari Curah Hujan yang Tinggi dalam Seharian di DKI Jakarta

Menurutnya, hal ini terjadi karena mahalnya harga tanah di Jakarta yang setiap tahunnya selalu meningkat.

"Di Jakarta ini kan kotanya sudah jadi, harga tanahnya lebih mahal dong. Harga tanahnya sudah berbeda, harga materialnya juga sudah berbeda," ucapnya di Balai Kota, Jumat (15/7/2022) kemarin.

"Cost jauh lebih mahal, karena Jakarta sudah jadi kotanya. Tentu pembangunan di sini lebih mahal," tambahnya menjelaskan.

Orang nomor dua di DKI ini menerangkan, Jakarta saat ini sudah terbangun sebagai sebuah kota metropolitan.

Kondisi wilayahnya pun kini sudah dipadati oleh jutaan penduduk.

Oleh karena itu, biaya pembenahan masalah seperti pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembebasan lahan akan memakan anggaran yang tak sedikit.

"Kalau bikin jalan di Jakarta dan Kalimantan ya berbeda dong, bikin jembatan di Surabaya sama di daerah juga tentu berbeda harganya," ujarnya.

"Semua ada satuannya, harganya bisa dilihat, berapa harga satuan di Jakarta dan di Kalimantan. Ada plus minusnya," sambungnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, memperbaiki kondisi DKI Jakarta kemungkinan akan menghabiskan lebih banyak biaya daripada membangun ibu kota baru.

Basuki menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan apakah pemerintah optimistis mampu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara pada 2024.

Baca: Resmikan Sarinah Jakarta, Jokowi Kenang Momen Pertama Kali Naik Eskalator Pada 1973 Bersama Kakek

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau (dibandingkan) kita bikin (ibu kota baru)," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (11/7/2022).

Kementerian PUPR, kata dia, menyadari bahwa daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin lagi dikembangkan.

Bukan hanya soal banjir yang menjadi bencana rutin di Ibu Kota, melainkan secara jangka panjang ada potensi air dari sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut.

Hal itu disebabkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta.

"13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalau kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi," jelasnya.

"Karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas," lanjutnya.

Selain itu, ada persoalan lain, yakni masyarakat yang terus-menerus mengambil air tanah untuk keperluan air minum.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah berusaha untuk memenuhinya dari sejumlah waduk, antara lain Waduk Jatiluhur I dan Jatiluhur II.

"Ini akan selesai 2030. Kalau kami berdasarkan kajian itu harus pindah," tutur Basuki.

"Jadi saya dari Kementerian PUPR dan eselon I bersepakat untuk itu. Enggak ada politis, enggak ada apa. Banjir ini kan belum disentuh," tambahnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Benahi Jakarta Lebih Mahal Ketimbang Bangun IKN, Wagub DKI Ungkap Perbedaan: Harga Tanahnya Aja Beda

# Ibu Kota Nusantara (IKN) #Basuki Hadimuljono # Wagub DKI Jakarta A Riza Patria # Menteri PUPR