Buntut SOA Penumpang Tak Dianggarkan, DPRD Kaltara Ancam Buat Pansus hingga Lakukan Langkah Berikut

TRIBUN-VIDEO.COM - Pihak Pemprov Kaltara tidak menganggarkan program subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang dalam APBD Kaltara tahun 2022.

Hal tersebut berakibat pada berkurangnya frekuensi jadwal penerbangan perintis ke daerah perbatasan seperti ke wilayah Apau Kayan, Malinau, sehingga semakin menyulitkan warga di daerah perbatasan untuk berpergian.

Pihak DPRD Kaltara pun menanggapi hal tersebut dengan memanggil pihak Dishub Kaltara dalam Raker Bersama di Gedung DPRD Kaltara, Senin (13/6/2022).

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ihin Surang, meminta pihak Pemprov Kaltara mencari jalan keluar soal tidak dianggarkannya program SOA Penumpang.

Baca: Belasan Kendaraan Operasional Sampah Rusak, Bupati Nunukan Asmin Laura Minta Atensi BPPW Kaltara

Pihaknya memberikan tenggat waktu kepada pemerintah hingga Juli mendatang, di mana jika persoalan SOA Penumpang tidak juga diselesaikan, maka pihak dewan akan membentuk panitia khusus atau Pansus terkait SOA Penumpang.

"Kami minta paling lambat bulan Juli tahun ini sudah jalan," kata Ihin Surang.

"Kalau tidak jalan, kami punya kewenangan mengambil langkah-langlah politis, ketika tidak ada niat baik, maka kami akan membentuk pansus," tegas Politisi Hanura ini.

Tak hanya berwacana menggulirkan pansus, pihak fraksi yang ada di dewan, kata Ihin Surang, juga berpeluang menolak membahas Rancangan APBD 2023 bersama pemerintah.

Baca: Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara Sebut Penyerapan Anggaran di Bulungan Ungguli Nunukan

"Langkah politis yang kedua, tidak menutup kemungkinan, fraksi di DPRD akan bersama-sama menolak untuk membahas anggaran APBD 2023, dan kami sudah tahu konsekuensinya," ujarnya.

Senada, Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Golkar yakni Fenry Alpius bersikeras fraksinya akan menolak pembahasan Rancangan APBD 2023 jika persoalan SOA Penumpang tak juga dicarikan jalan keluarnya.

"Sikap kita Golkar jelas, ngapain kita lakukan pembahasan APBD 2023," kata Fenry Alpius.

"Kenapa kita ambil sikap ini? Karena masyarakat di perbatasan itu juga masyarakat Kaltara, oleh sebab itu pemprov harus cari solusi SOA Penumpang tadi," sambungnya.

Adapun Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Gerindra yakni Jufri Budiman mengaku, akan mengikuti sikap partai lain jika persoalan SOA Penumpang tak ditemukan jalan keluarnya.

"Kalau Gerindra kita melihat, kita saat ini belum ada pembahasan, kalau memang tidak dianggarkan kami juga akan menolak tidak akan membahas," kata Jufri Budiman.

"Karena kami ditugaskan partai mengawal kebijakan pemerintah dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujar Ketua Komisi III DPRD Kaltara ini.(*)

# Subsidi Ongkos Angkut # DPRD Kaltara # Panitia Khusus # Bandara Malinau