Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara Sebut Penyerapan Anggaran di Bulungan Ungguli Nunukan

TRIBUN-VIDEO.COM - Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro sebut penyerapan anggaran Kabupaten Bulungan ungguli Kabupaten Nunukan.

Hal itu dia sampaikan seusai melakukan penandatanganan nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara.

"Kalau dari data yang ada, serapan anggaran terbaik dari lima kabupaten/kota di Kaltara ada di Bulungan. Lalu kedua Nunukan. Yang rendah ini yang ingin kami tahu permasalahannya apa. Bulungan bisa jadi role model untuk daerah lain," kata Wahyu Prihantoro kepada TribunKaltara.com, Kamis (09/06/2022), pukul 13.00 Wita.

Diketahui alokasi APBN tahun anggaran 2022 di Kaltara sebesar Rp 9,9 triliun yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Untuk Nunukan mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,4 triliun.

Baca: Dokter Lois Owien Meninggal Dunia, Ketua IDI Kaltara: Penyebabnya karena Penyakit Kanker

Wahyu menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran di Nunukan terbilang lambat.

Satu diantaranya terkait kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi termasuk melakukan kegiatan yang lebih prioritas.

Faktor lain adalah masalah geografis. Wahyu katakan bahwa sistem pencairan anggaran saat ini menggunakan teknologi.

Sementara 50 persen desa di Kaltara berada di Nunukan yang mana masih banyak desa belum terakses internet. Sehingga membuat pengelolaan dana desa terhambat akibat infrastruktur.

"Begitu mau pencairan desanya terhambat. Aparat desa harus ke wilayah yang ada internetnya. Serapan anggaran ikut terlambat. Infrastruktur itu kebijakan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran," ucapnya.

Selain itu faktor lainnya juga beber Wahyu adalah tata kelola dana desa yang belum optimal.

Wahyu mengaku pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Universitas Borneo Tarakan agar melibatkan mahasiswa yang sedang KKN (kuliah kerja nyata) terjun ke desa-desa untuk memberikan pemahaman berkaitan pengelolaan dana desa.

Hal itu selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Wahyu meminta kepada Bupati Nunukan untuk turut mensukseskan agenda Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara tersebut.

Baca: Aksi Damai Kritisi Proyek KIPI Kaltara Aktivis di Bulungan untuk Peringati Hari Lingkungan Hidup

"Sebelumnya mahasiswa KKN itu kami latih bagaimana mengelola keuangan negara dalam hal ini dana desa. Kami ingin desa-desa di Kaltara itu berkembang. Ini selaras dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Di Nunukan beber Wahyu tren APBN hampir setara Kaltara karena adanya program prioritas nasional di perbatasan seperti pembangunan PLBN di tiga wilayah.

"Pagu belanja di Kaltara fokus besar masih pada belanja modal. Itu selaras dengan program pemerintah pusat bagaimana membangun dari perbatasan. Makanya alokasi belanja modal untuk Kementerian Lembaga di Kaltara itu sangat besar. Alokasinya Rp250 milyar," imbuhnya.

Target 2023 APBN Defisit Minimal 3 Persen

Wahyu menuturkan dua tahun belakangan hampir semua sektor ekonomi mati bahkan stagnan akibat pandemi Covid-19. Belum lagi PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan terhadap karyawan ada
di mana-mana.

Baca: Bupati Nunukan Asmin Laura Sebut Amanah Cup I Jadi Ajang Cari Bibit untuk Berlaga di Porprov Kaltara

"Dua tahun ini belanja pemerintah betul-betul stimulus bagi perekonomian daerah dan memang hasil kajian bahwa belanja pemerintah pusat atau daerah menyumbang 8-9 persen terhadap perekonomian," tutur Wahyu.

Pada 2023 mendatang, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara janjikan APBN defisit minimal 3 persen dari PDB (produk domestik bruto).

"Kita janji kepada masyarakat melalui anggota dewan ketika 2022-2023 Covid-19 meredah, APBN stimulus digunakan secara optimal sehingga minimal defisit 3 persen. Ketika belanja optimal, otomatis penerimaan akan optimal karena perekonomian bergerak," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis

(*)

Baca berita terkait lainnya di sini.

# Kaltara # penyerapan anggaran # Nunukan # Bulungan # anggaran