Nelayan Se-Jawa Kumpul di Tegal Tuntut Pemerintah Revisi Kebijakan

TRIBUN-VIDEO.COM - Berikut video Nelayan Se-Jawa Kumpul di Tegal Tuntut Pemerintah Revisi Kebijakan

Nelayan se- Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta membuat pernyataan sikap yang ditujukan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan nelayan dari berbagai daerah itu berlangsung di Aula RM Tempo Doeloe Kota Tegal, Rabu (1/6/2022).

Ada tujuh tuntutan yang berisikan usulan perbaikan terhadap kebijakan yang merugikan nelayan.

Baca: Petani Sawit di Banggai Demo di Kantor Bupati, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria di DPRD

Antara lain persoalan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kenaikan harga BBM di industri perikanan.

Selain membuat pernyataan sikap, para nelayan juga membuat gerakan yang dinamakan Front Nelayan Bersatu.

Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu, Kajidin mengatakan, pertemuan ini dihadiri oleh nelayan dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Nelayan dari Jawa Timur juga ikut serta tetapi melalui online.

Baca: Viral Makam yang Bercahaya milik Mastur, Ternyata Almarhum Semasa Hidupnya Dikenal Penyabar

"Paling utama untuk mendesak PNBP dan harga BBM. Kalau tidak diturunkan, kami akan ke Jakarta," kata Kajidin, nelayan dari Indramayu.

Kajidin mengatakan, kenaikan PNBP dan harga BBM sangat merugikan nelayan, dalam hal ini adalah anak buah kapal (ABK).

Bagi pemilik kapal ini bukan persoalan besar.

Karena jika pemilik kapal rugi, mereka tinggal mengikat kapalnya dan tidak memberangkatkan.

Baca: Pengemudi Truk Laka Maut di PJR Sukabumi Ditetapkan Tersangka, Bakal Kena Pasal Berlapis

Berbeda dengan nasib ABK yang bergantung dengan berangkat atau tidaknya kapal.

"Tolong catat, kami tidak butuh bantuan. Tapi kami butuh pemerintah untuk menjalankan kewajibannya memajukan dan menyejahterakan nelayan," ujarnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto mengatakan, pernyataan sikap ini dibuat karena kebijakan pemerintah dianggap belum berpihak kepada nelayan.

Terutama soal indeks tarif pasca produksi yang menjadi 10 persen.

Hal itu tertuang di Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada KKP.

"Sepuluh persen bagi kami atau pelaku usaha itu sangat memberatkan. Belum lagi ditambah sanksi-sanksi administrasi denda dan sebagainya," ungkapnya.

Riswanto mengatakan, selain itu harga BBM di industri perikanan juga terus mengalami kenaikan.

Kenaikan terakhir terjadi setelah Lebaran 2022.

Harganya sudah mencapai Rp 16 ribu per liter.

"Itu miris sekali untuk bisa berjalan dan bertahan. Idealnya kami sepakati untuk sektor kelautan dan perikanan maksimal Rp 9.000 per liter," jelasnya.

Riswanto mengatakan, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk mengirimkan surat kepada KKP dan Kementerian Keuangan.

Lalu para nelayan juga akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo.

Mereka merasa kecewa.

Barangkali dari presiden belum mengetahui kondisi di lapangan setelah adanya kebijakan-kebijakan baru itu.

"Sebulan minta audiensi jika tidak ditanggapi, maka kami akan turun ke jalan di Jakarta," tegasnya.

(Tribun-Video.com/TribunJateng.com).

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Video Nelayan Se-Jawa Kumpul di Tegal Tuntut Pemerintah Revisi Kebijakan

Video Production: Adam Sukmana

# nelayan # Tuntut # Pemerintah # revisi # Kebijakan