Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Masih Tak Jelas, Pembangunan Bisa Terhambat

TRIBUN-VIDEO.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nama Nusantara di Kalimantan Timur, segera terdapat kejelasan.

Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi mengatakan, desain dasar untuk pembangunan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti istana negara dan kantor kementerian sudah ada, sehingga tinggal dijalankan.

Namun, hal tersebut tidak dapat dikerjakan pada saat ini karena anggaran untuk pembangunan tersebut masih belum jelas, padahal dalam memulai pengerjaan diperlukan proses lelang pengadaan barang dan jasa.

"Kami mengasumsikan paling kritis semester II awal 2022 sudah harus mulai fisiknya, tentunya lebih cepat lebih baik," tutur Imam secara virtual, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa diperlukan wakru kisaran 50 hari hingga 60 hari. Selain itu, pembangunan fisik pun dapat dimulai jika lahan yang akan digunakan sudah dalam keadaan jelas.

"Pararel juga tentunya dari segi lahan sudah ada pembebasan. Alhamdulilah untuk bagian awal ini (KIPP) ada di bagian hutan produksi tentunya pemerintah akan lebih mudah mengalihkan itu menjadi yang bisa kami bangun," paparnya.

"Sehingga kami menyarankan awal semester II sudah betul-betul dilapangan. Walaupun kita bisa mulai sekarang untuk KIPP, tapi ini bisa dilakukan kalau tiga hal itu siap (anggaran jelas, pengadaan barang dan jasa, serta kejelasan lahan)," sambung Imam.

Baca: Penuhi Panggilan Polisi, Edy Mulyadi Tegaskan Tetap Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Baca: Anies Baswedan Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Pengaruhi Kemacetan Jakarta: Tak Ada Efeknya

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini belum mengantongi anggaran untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Sampai saat ini tidak ada anggaran di PUPR untuk IKN, karena dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat dengan Komisi V DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Menurutnya, Kementerian PUPR sedang melakukan penyusunan kebutuhan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan di lokasi IKN untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"2022 sampai 2024 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu kantor presiden, kantor wakil presiden, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp 46 sekian triliun," tutur Basuki.

"Kami sebagai user, apakah itu (diambil dari) PEN, saya tidak mengerti," sambung Basuki.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembangunan IKN Nusantara Masih Terhambat Anggaran

#Ibu Kota Negara #Nusantara #Kalimantan Timur #PUPR