Kesampingkan Tri Rismaharini, Ini Alasan PDIP Lebih Pilih Ahok untuk Pimpin IKN Baru di Kaltim

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya tetap mempertimbangkan semua kader yang bakal diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hanya saja, Hasto menilai PDI-P menginginkan Menteri Sosial sekaligus Ketua DPP PDI-P Tri Rismaharini untuk fokus terhadap tugasnya sebagai menteri yang tengah dijalani pada saat ini.

"Kalau Bu Risma memenuhi kualifikasi, namun beliau kan sudah punya tugas yang penting sebagai Mensos," kata Hasto dihubungi Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal kabar bahwa PDI-P mempertimbangkan Komisaris Utama PT Pertamina sekaligus kader partai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketimbang Risma.

Baca: PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN daripada Risma, Ini Alasan Sekjen DPP PDIP

Hasto memahami bahwa sosok Risma memenuhi kualifikasi dengan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN.

Diketahui, Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa pemimpin IKN paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya latar belakang arsitek.

Adapun Risma merupakan lulusan pendidikan sarjana di Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada 1987.

Baca: Sekjen PDIP Sebut Nama Ahok, Calon Yang Memenuhi Syarat Jadi Kepala Otoritas IKN

Secara spesifik, Risma memang memenuhi syarat tersebut lantaran juga merupakan mantan wali kota Surabaya.

Menurut Hasto, partainya tidak bermaksud hanya mempertimbangkan Ahok.

Namun, PDI-P tetap mempertimbangkan nama-nama lain yang sesuai dengan kriteria kualifikasi sebagai Kepala Otorita IKN.

Nama-nama yang disebut Hasto yaitu dua kader PDI-P yakni mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

# Tri Rismaharini # PDIP # Ahok # Ibu Kota Negara