Penjelasan Bupati Banyumas Achmad Husein Seusai Pidatonya Soal OTT KPK Viral di Medsos

TRIBUN-VIDEO.COM, PURWOKERTO - Video berdurasi 24 detik berisi pidato Bupati Banyumas Achmad Husein yang menyatakan kepala daerah takut dan tidak mau terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) viral di media sosial.

Banyak warganet yang mengecam lantaran pernyataan ini seolah memberi maaf kepada pencuri uang rakyat.

Terkait hal ini, Bupati Husein kembali menjelaskan maksud pernyataannya.

Ditemui di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (15/11/2021), Husein mengatakan, video tersebut hanyalah secuil dari pidato yang dia sampaikan dalam diskusi tindak pencegahan korupsi yang diadakan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK.

Padahal, dalam kesempatan itu, dia melakukan pidato sekitar lima menit.

Baca: Penjelasan Bupati Banyumas Achmad Husein Seusai Pidatonya Soal OTT KPK

Namun, yang ramai di media sosial hanyalah cuplikan 24 detik.

Dalam diskusi itu, Husein menjelaskan, pihak KPK berbicara mengenai bagaimana pencegahan yang harus dilakukan agar kepala daerah tidak melakukan korupsi.

Husein menjelaskan, dalam diskusi itu, ketua KPK sempat berbicara indikator kepala daerah yang sukses.

Di antaranya, indikasi kemiskinannya turun, pertumbuhan ekonomi naik, angka kematian ibu hamil turun, indeks pembangunan manusia naik, dan seterusnya.

Bupati Husein kemudian melakukan analisa dengan mengambil sampel di tiga daerah yang kepala daerahnya terkena OTT.

Dia bertanya, apakah OTT dapat memperbaiki kondisi daerah tersebut, terutama terkait indikator kesuksesan kepala daerah.

Menurutnya, OTT tidak mempengaruhi secara langsung perbaikan masalah ekonomi dan indeks pembangunan manusia di daerah.

"Maksudnya, bukan ingin OTT itu digagalkan. Tetapi, jauh sebelum penyelidikan, bisa dilihat dulu, performa kepala daerah itu, apakah bupati ini punya prospek memajukan daerahnya atau tidak."

"Disitulah letak pencegahannya. Jangan semua dilanjutkan kemudian di OTT," jelasnya.

Menurut, Husein harus ada mekanisme filter jenis orangnya.

Baca: Harta Bupati Banyumas Husein yang Ngaku Takut di OTT KPK, Punya Tanah & Bangunan Senilai Rp 5 M

Kalau kepala daerah itu punya potensi baik, kenapa tidak dipanggil dan diklarifikasi terlebih dahulu, kemudian diingatkan.

Kalau memang sudah ada indikasi kerugian, KPK bisa meminta kepala daerah tersebut mengembalikan atau sang kepala daerah dimiskinkan.

Husein tidak mengira, video pandangannya itu dapat viral seperti sekarang. Apalagi, diskusi tersebut sebenarnya berlangsung tertutup.

"Ada diskusi lain yang lebih sensitif tapi namanya masyarakat, sudah biasa ada yang menyanjung dan menghujat," imbuhnya.

Menurutnya, hal itu dapat menganggu suasana kebatinan para bupati dengan adanya mekanisme OTT.

"Banyak kebijakan diambil secara cepat yang kadang harus kami ambil. Tapi, setelah keluar, ternyata dasar hukumnya salah," ujarnya.

Dalam kasus ini, Husein mencontohkan kasus Bupati Nganjuk yang teryata punya banyak prestasi dan seorang pegkhotbah.

Karenanya, dia meminta, KPK melakukan pencegahan lewat cara memfilter sosok kepala daerah tersebut dan bagaimana dia membangun daerah. (Tribunbanyumas/jti)

Artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul Warganet, Ini Lho Maksud Pernyataan Bupati Banyumas tentang Minta Diingatkan KPK sebelum Di-OTT