Kendala Geografis Jadi Faktor Penyebab Bantuan Sosial Sulit Disalurkan kepada Penerima Manfaat

TRIBUN-VIDEO.COM, KALTARA – Selama dua hari berkunjung ke Provinsi Kaltara, yakni ke Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, Mensos RI Tri Rismaharini melakukan evaluasi penyaluran bansos.

Usai kegiatan penyerahan Bantuan ATENSI kepada anak yatim, disabilitas, lansia dan KPM BPNT, Tri Rismaharini menyampaikan beberapa kendala yang menjadi sebab terhambatnya penyaluran bantuan sosial ke penerima manfaat.

Salah satunya kata Mensos Risma yakni kendala kondisi geografis di Provinsi Kaltara.

“Misalnya di Krayan yang tidak bisa dijangkau darat dan laut maka menggunakan transportasi udara,” ujarnya.

Ia melanjutkan ada beberapa wilayah yang memang memiliki persoalan teknis di lapangan.

Baca: Video Momen Mensos Risma Beri Bansos Atensi ke Anak Yatim di Kaltara, Total Bantuan Capai Rp700 Juta

“Dan kita sudah solusikan satu per satu dan insya Allah nanti kita akan bisa selesaikan persoalan ini ke depan,” jelasnya.

Karena persoalan utamanya adalah kondisi geografis Kaltara sehingga untuk wilayah lainnya nanti akan dijadwalkan untuk penyalurannya.

Misalnya Krayan lanjutnya ditarget November dan di Tarakan hari Minggu sudah dilakukan instruksi kepada Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes.

Lanjutnya lagi, dalam sesi pemadanan data dan evaluasi penyaluran bansos di Kalimantan Utara, Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapatkan penjelasan tentang kondisi geografis yang sulit.

Mensos memastikan akan membantu menyiapkan biaya transportasi air dan udara, untuk menjangkau penerima manfaat di lokasi tersebut.

Seluruh kepala dinas sudah diinstruksikan untuk merinci daerah mana saja yang sulit geografisnya.

“Ajukan ke kami akan disiapkan anggaran untuk bisa mengantarkan bantuan ke wilayah tersebut. Jadi tidak ada lagi bicara daerah sulit," kata Mensos di Tarakan (29/10).

Baca: Gubernur Kaltara Datangi Korban Kebakaran dan Beri Bantuan, Berencara Relokasi Warga Terdampak

Di antara daerah yang masuk kategori sulit adalah beberapa kecamatan di Kota Tarakan, ada lima daerah di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Kemudian ada satu desa di Kecamatan Apau Kayan, di Kecamatan Lumbis Ogong ada 3 daerah, dan Kecamatan Pujungan ada 3 desa.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengarahkan pihak bank dan kepala dinas sosial, untuk mengidentifikasi daerah yang sulit namun posisinya berdekatan. Langkah selanjutnya, pihak bank diminta untuk mengirimkan bantuan secara rapel (sekaligus) dengan uang cash di satu titik untuk daerah yang berdekatan tersebut.

"Saya akan siapkan anggaran untuk sewa alat transportasi untuk daerah sulit. Kalau perlu kita sewa pesawat khususnya untuk daerah yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat dan air," kata Mensos.

Untuk daerah terpencil tersebut, Mensos menginstruksikan agar pembayaran yang tertunda selama tiga bulan dilakukan sekaligus dengan uang cash, dalam hal ini termasuk untuk Kota Tarakan.

"Saya minta untuk Kota Tarakan clear bantuan bisa diantarkan ke KPM pada hari Minggu," kata Mensos.

Di Kota Tarakan diketahui ada sebanyak 1.672 KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Program Sembako yang belum transaksi. Dan sebanyak 226 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum transaksi.

Lanjutnya lagi, di daerah-daerah yang disebut di atas, termasuk Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Sungai Boh, membutuhkan tenaga ekstra untuk menjangkau domisili KPM.

Kontur geografis yang berupa sungai dan laut membuat proses salur bantuan bisa menghabiskan waktu hingga 15 jam. Mensos juga menyatakan kesiapan membantu dengan transportasi air berupa penyewaan speedboat.

Dengan dukungan tersebut, Mensos meminta semua pihak terkait untuk bisa mengatasi tantangan yang ada. "jalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya pak. Kalaupun tantangannya berat ya harus dijalani," katanya.

Hadir dalam kesempatan ini mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, dan Staf Khusus Menteri. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Dato Iqro Ramadhan, Walikota Tarakan Khairul, Anggota DPD RI Komite lll Hasan Basri, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (*)

# faktor geografis # penyaluran # bantuan sosial # Tri Rismaharini