Demokrat Versi KLB Ditolak Kemenkumham, Kubu Moeldoko: Bukti Tak Ada Intervensi Pemerintah

TRIBUN-VIDEO.COM - Pengajuan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang resmi ditolak oleh pemerintah.

Keputusan ini pun menuai reaksi berbeda dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ataupun kubu Moeldoko.

Pihak Moeldolo mengatakan, dengan keputusan ini maka membuktikan bahwa pemerintah tak melakukan intervensi.

Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan tersebut pada Rabu (31/3).

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokart versi KLB Saiful Huda.

Baca: Senyum Lega AHY setelah Pemerintah Tolak Hasil KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko: Alhamdulillah

Saiful mengatakan pihak Demokrat kubu Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Menurut Saiful keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan internal Demokrat.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat."

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful melalui keterangannya, Rabu (31/3/2021).

Justru Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah memfitnah Moeldoko bahwa didukung oleh pemerintah.

Saiful mennyebut, bahwa Moeldoko dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB atas keinginan sejumlah kader senior yang meminangnya untuk membenahi Partai Demokrat.

"Kader kader senior Partai Demokrat mendatangi, meminta, dan meminang Bapak Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," ujarnya.

Moeldoko disebut bersedia menerima amanah menjadi ketua umum partai berlambang bintang itu atas keinginan pribadinya.

Keputusan ini disebut diambil karena demi menyelamatkan bangsa.

"Ini adalah pilihan politik Bapak Moeldoko secara pribadi. Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekedar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Sementara itu, penolakan ini juga mendapat tanggapan dari AHY.

Baca: Saksikan Detik-detik KLB Partai Demokrat Ditolak, Annisa Pohan Sujud Syukur Dengar Hasilnya

AHY menilai, keputusan pemerintah adalah kabar baik bukan hanya bagi partainya, tapi juga kehidupan demokrasi Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

(TribunVideo.com/ Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Disahkan Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko: Bukti Tak Ada Intervensi dari Pemerintah

# Agus Harimurti Yudhoyono # KLB # Demokrat # moeldoko

Baca juga berita lain tentang kisruh di Partai Demokrat di sini