HOT TOPIC: Klaster Pilkada Jadi Sorotan, Ada Wilayah yang Jadi Zona Merah hingga 2 Timses Meninggal

TRIBUN-VIDEO.COM - Pilkada serentak 9 Desember 2020, jadi pesta demokrasi pertama yang digelar di tengah pandemi.

Persiapan dan pelaksanaan pilkada dihadapi dengan perasaan harap-harap cemas.

Kecemasan ini terutama dirasakan oleh para pemilih yang harus datang ke TPS, juga para petugas KPPS.

Sebelumnya, rencana pilkada serentak ini menuai protes yang meluas di kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menyimpan kekhawatiran Pilkada 2020 dapat menimbulkan lonjakan Covid-19.

Klaster pilkada pun dikhawatirkan muncul seusai pesta demokrasi itu dihelat .

Banyaknya orang yang berkumpul baik saat kampaye maupun pencoblosan berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga sempat menyoroti munculnya klaster pilkada, yakni klaster penularan Covid-19 yang disebabkan oleh aktivitas Pilkada serentak 2020.

Ia meminta munculnya klaster ini menjadi perhatian semua pihak.

"Hati-hati klaster pilkada ini. Agar ini selalu diingatkan," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul," sambungnya.

Di tengah kekhawatiran masyarakat, hari di mana rakyat bisa memilih, siapakah yang akan duduk sebagai kepala daerah telah rampung digelar.

Pelaksanaan pilkada di masa pandemi, akhirnya tuntas dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Secara keseluruhan, pilkada serentak kali ini digelar di 270 daerah di Indonesia.

Ada 9 provinsi yang akan memilih gubernur wakil gubernur, 37 kota untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, serta 224 kabupaten untuk memilih bupati dan juga wakil bupati.

Mahfud MD Klaim Tak Ada Klaster Pilkada

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyampaikan, pemerintah berhasil mengatasi kekhawatiran banyak kalangan yang dulu sempat muncul terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Pada saat itu, Mahfud mengatakan banyak desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menunda pesta demokrasi yang digelar 9 Desember kemarin.

"Karena menurut mereka kalau Pilkada dilaksanakan akan muncul Klaster Pilkada. Sehingga ada yang menghitung model matematik di Kampus. Dan kami berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu," kata Mahfud MD dalam rapat koordinasi pasca-pemilihan kepala daerah (Pilkada) seretak 2020 di Hotel Melia, Kota Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Sebelumnya, lanjut Mahfud, diprediksikan oleh para ahli bahwa 3.200.000 jiwa akan terinfeksi Covid-19 ketika pilkada tetap dilaksanakan.

Sehingga muncul desakan agar pemerintah harus memilih menyelamatkan rakyat atau tetap melaksanakan Pilkada.

"Ada yang menghitung akan ada 3,2 juta terinfeksi kalau pilkada tidak ditunda. Sehingga ada yang meminta pemerintah harus memilih selamatkan rakyat atau tetap laksanakan Pilkada," ujarnya.

Mahfud sesumbar karena hingga hari ini belum terdapat kasus baru pasca-Pilkada Serentak 2020 yang baru saja dilaksanakan.

Ia semakin yakin karena dari prediksi 3,2 juta jiwa yang sebelumnya dikhwatirkan terinfeksi Covid-19 saat Pilkada, di mana data harian terkini nasional menunjukan kasus positif Covid-19 di angka 617.830.

"Kalau diproyeksi sampai Januari, misalnya 15 hari lagi rata-rata sehari kan 7.000 saja. Nah, sekarang rata-rata sehari 5.000. Tidak sampai 3,2 juta itu," tegasnya.

Muncul Klaster Pilkada di Banten

Berbeda dengan klaim Menko Polhukam Mahfud MD, sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak justru menunjukan adanya lonjakan jumlah kasus Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Banten, dr Ati Pramudji Hastuti mengungkap sejak sepekan terakhir, penambahan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Serang didominasi dari klaster Pilkada 2020.

Ia mengatakan penambahan pasien Covid-19 dari klaster pilkada menjadikan Kabupaten Serang menjadi zona merah.

Tak hanya Kabupaten Serang, Ati menyebut klaster pilkada juga muncul di Tangerang Selatan, Cilegon dan Pandeglang yang juga menggelar Pilkada.

"Di Tangsel dan Pandeglang juga (muncul klaster Pilkada. Tangsel kan masih zona merah, di Pandeglang dan Cilegon pun penilaian zona risikonya angkanya lebih kecil dibanding minggu lalu," ujar Ati.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Banten mengatakan, klaster Pilkada muncul bukan saat hari pemungutan pada 9 Desember 2020.

Namun klaster muncul sejak tahapan pilkada seperti deklarasi, pendaftaran, kampanye, dan tahapan.

"Pilkada kan ada prosesnya. Bukan hanya waktu pencoblosan saja," tegas Ati.

Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Banten, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Provinsi Banten sebanyak 15.600.

Dari jumlah tersebut, 2.245 masih dirawat, 12.893 sembuh dan 463 meninggal.

Di Purbalingga, paslon, timses hingga petugas KPU Terpapar

Pilkada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah juga memicu klaster baru.

Munculnya klaster pilkada berawal dari meninggalnya dua orang tim sukses salah satu pasangan calon karena terpapar Covid-19.

Petugas kemudian melakukan tracing dan mengambil swab.

Hasilnya salah satu calon terkonfirmasi positif Covid-19 dan ia menjalani perawatan.

Dari hasil tracing juga diketahui satu orang staf KPU Purbalingga yang bertugas di penjagaan ikut terpapar Covid-19.

Dinas Kesehatan kemudian memperluas tracing kepada tim sukses dan keluarga paslon.

"Rombongan tim sukses kami ambil 14 (swab) hasilnya 3 orang positif. Dari rombongan keluarga paslon kami ambil 8 (swab) dan hasilnya 2 positif, satu ASN dan istrinya," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono pada Jumat (30/10/2020).

Hanung mengungkapkan, akibat peningkatan kasus positif, status Kabupaten Purbalingga naik menjadi zona merah.

"Terakhir tadi siang kami sudah swab di salah satu posko tim sukses, total sampel 9 orang, tinggal menunggu hasil," terangnya.

Lonjakan kasus Covid-19 bermunculan di sejumlah daerah yang gelar pilkada.

Calon kepala daerah, Timses hingga petugas KPU terpapar Corona.

Tim Satgas Covid-19 sebut klaster pilkada yang paling mendominasi.

Efek digelarnya pesta demokrasi di seluruh penjuru negeri.

Masyarakat pun hanya bisa berharap apa yang dikhawatirkan tidak terjadi.(*)