KSP Beri Apresiasi Tinggi atas Kritik Aktivis Perempuan Aceh dalam Penanganan Covid-19

TRIBUN-VIDEO.COM - Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kritik aktivis perempuan Aceh dalam penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodawardhani dalam diskusi bersama tokoh perempuan, Rabu (25/11/2020).

Diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.

Baca: Update Corona Dunia 26 November 2020: Total 60 Juta Terinfeksi, AS Sumbang 13 Juta Kasus Covid-19

Dalam diskusi bersama tokoh perempuan dengan tema 'Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan selama Pandemi Covid-19' di Banda Aceh, Rabu (25/11/2020).

Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodawardhani, mengapresiasi kritikan aktivis perempuan Aceh dalam penanganan Covid-19.

Menurut Jaleswari, catatan kritis tersebut menjadi masukan bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Catatan kritis teman-teman menjadi masukan bagi pemerintah dalam penanganan pandemi ini,” ujar Jaleswari Pramodawardhani dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (26/11/2020).

Baca: Cawalkot Depok Positif Covid-19, Mohammad Idris Akui Kurang Sehat setelah Debat Pilkada

Diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.

Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh perempuan.

Dari seluruh aktivis yang hadir, mereka mengkritik berbagai hal.

Diantaranya berkaitan dengan tidak tepatnya sejumlah bantuan pemerintah, Terlebih kepada korban konflik dan disabilitas yang tidak pernah selesai.

Menanggapi hal itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mensahkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu, diskusi juga dilakukan berkaitan dengan kondisi ekonomi.

Pembahasan Ekonomi berkaitan dengan kelompok perempuan di Aceh selama masa pandemi yang bergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2,4 Juta dari Presiden Jokowi.

“Bantuan itu tersebar pada enam kelompok kepentingan yakni ibu rumah tangga, informal (orang yang berjualan, berdagang, bukan kerja tetap,red), professional (kerja tetap,red), pemuda, nelayan, petani. Bantuan itu melalui rekomendasi Dinas Koperasi dan program MEKAR," ungkap Destika. (*)

---

Bersama kita lawan virus corona.

Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Di Aceh, KSP Terima Aduan Bantuan Pemerintah Terkait Covid-19 Tak Tepat Sasaran