WACANA KANG DEDI MULYADI! Hapus Pajak Kendaraan Bermotor tapi Jalanan Provinsi Jabar Jadi Berbayar

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan wacana revolusioner terkait pengelolaan transportasi di wilayahnya.

Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mengusulkan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang nantinya akan digantikan dengan skema jalan berbayar di seluruh ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Barat, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, sistem pajak kendaraan saat ini kurang adil karena pemilik kendaraan yang jarang menggunakan mobil atau motornya tetap harus membayar pajak dengan besaran yang sama dengan pengguna jalan aktif.

"Pajak kendaraan bermotor dihilangkan, diganti dengan jalan berbayar. Jadi masuk jalan provinsi yang kualitasnya setara jalan tol, baru bayar," ujar Dedi.

Dedi menegaskan bahwa dengan skema ini, biaya yang dikeluarkan masyarakat akan lebih tepat sasaran.

"Kalau jalan berbayar, siapa yang menggunakan jalan provinsi, dia yang bayar. Mobil yang dipakai dan tidak dipakai pajaknya tidak akan disamakan lagi," tegasnya.

Baca: DEDI MULYADI Ancam Kirim Suporter Rusuh ke Barak, Peringatkan Bobotoh seusai Persib Menang

Meski baru sebatas wacana dan dalam tahap kajian akademik, Pemprov Jabar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur terlebih dahulu.

Sebelum sistem berbayar diterapkan, jalan provinsi harus memenuhi standar pelayanan minimum yang tinggi.

“Seluruh jalan provinsi harus memenuhi syarat seperti jalan tol kualitasnya,” ucap Dedi.

Untuk merealisasikannya, Pemprov Jabar akan menggandeng pakar transportasi, akademisi, Dinas Perhubungan, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Teknologi yang akan digunakan pun direncanakan berbasis digital otomatis (tanpa gerbang fisik), mengadopsi sistem yang sudah sukses di negara-negara maju.

Wacana jalan berbayar di Jawa Barat sebenarnya bukan hal baru.

Pada tahun 2017 silam, konsep Electronic Road Pricing (ERP) sempat dikaji serius di wilayah penyangga Jakarta, khususnya Jalan Margonda, Depok.

Kala itu, Pemprov Jabar sempat bekerja sama dengan investor asal Swedia, Kapsch TrafficCom.

Namun, rencana tersebut kandas setelah Pemerintah Kota Depok menolak kebijakan tersebut karena dianggap akan membebani warga yang setiap hari bermobilitas menuju Jakarta.

Baca: TERHARU, Dedi Mulyadi Pernah Ngaku Dicap Musyirk dan Sesat, Tekad Bangun Kembali Peradaban Pajajaran

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Wacanakan Jalan Provinsi Bakal Berbayar Seperti Jalan Tol