Kementerian ESDM Bentuk Ditjen Gakkum untuk Berantas Tambang Ilegal dan Lindungi Aset Negara

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk memperkuat upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, pada (30/10/2025).

Direktur Jenderal Gakkum ESDM, Rilke Jeffri, menjelaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini bertujuan memastikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba) berjalan sesuai visi Presiden.

Yaitu mewujudkan kemandirian energi dan kedaulatan tambang nasional.

Ia menilai, persoalan tambang ilegal tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran hukum, sebab di dalamnya terdapat dimensi sosial yang kompleks. 

Baca: Prabowo Disambut Presiden Korsel saat Hadiri KTT APEC, Ucap Terima Kasih dan Tundukkan Kepala

Baca: Sidak Cak Ji Temukan Campuran Zat Cair Berbeda dalam Pertalite: Pertamina Tanggung Jawab!

Rilke menyebut pemerintah akan mengedepankan solusi inklusif, di antaranya dengan memberi ruang legalisasi bagi penambang rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperkuat ekosistem usaha BUMN tambang, termasuk PT Timah.

Yang selama ini mengalami kerugian besar akibat aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.

Pemerintah disebut akan bersikap tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar aturan.

Termasuk menerapkan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Berantas Tambang Ilegal, Kementerian ESDM Bentuk Ditjen Gakkum

    
# Kementerian ESDM # Ditjen Gakkum # tambang ilegal # aset negara