DISENTIL PURBAYA! Dedi Mulyadi Gercep Datangi BPK Jabar Audit Kas Pemprov, Ini Tujuannya

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dalami audit kas Pemprov.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat datangi kantor BPK Jabar, pada Jumat (24/10/2025).

Permintaan disampaikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Langkah itu respon pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar disimpan dalam bentuk deposito.

"Hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi kepada awak media di lokasi.

Audit Rutin dan Akuntabilitas Pemda

Dedi menjelaskan, audit terhadap keuangan Pemprov Jabar saat ini memang tengah berlangsung sebagai bagian dari pemeriksaan rutin akhir tahun.

Menurutnya, proses audit ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

"Karena kan auditnya juga sedang berjalan, ya kan audit akhir tahun yang dilakukan hari ini sudah sedang berjalan audit Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kan itu rutin dilakukan," tambahnya.

Ia menambahkan, hasil audit nantinya akan menunjukkan sejauh mana Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

"Sehingga nanti di sana bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat satu memiliki perencanaan keuangan yang baik, yang kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik," ucapnya.

Baca: Erick Thohir Bongkar Kriteria Pelatih Baru Timnas RI: Ada Target untuk AFC, Tak Ada Pelatih Sempurna

Bangun Kepercayaan Publik Lewat Audit Terbuka

Dedi menekankan pentingnya audit BPK sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, hanya ada dua lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa arus kas daerah, yakni BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau inspektorat kan internal audit pemerintah. Nah ini langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik," katanya.

Baca: Menkeu Purbaya Ajak Hacker Tangani Sistem Keamanan Coretax: Saya Panggil yang Jagoan, Kita Bayar

Minta Hasil Audit Diumumkan Lebih Cepat

Sebagai bentuk komitmen transparansi, Dedi juga meminta agar hasil audit belanja Pemprov Jabar dapat segera diumumkan kepada publik.

Biasanya, hasil audit diumumkan pada kisaran April tahun berikutnya. Namun ia berharap laporan kali ini bisa dipercepat.

"Tetapi khusus untuk belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit," pungkasnya.

(Tribun-timur.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Tujuan Sebenarnya Dedi Mulyadi Datangi BPK Jabar Usai Disentil Menkeu Purbaya