Panas! Menkeu Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi soal APBD: Data Saya dari BI, Jangan Keblinger

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi tantangan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap dalam bentuk deposito di bank.

Purbaya menegaskan data tersebut berasal dari Bank Indonesia, bukan perhitungan internal Kementerian Keuangan, dan menilai Dedi menerima informasi yang kurang akurat dari bawahannya.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Purbaya juga menepis anggapan bahwa dirinya menyinggung secara spesifik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ia mengatakan, data mengenai dana APBD yang mengendap di bank sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menilai Dedi seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri.

Sebab, semua data yang ia gunakan berasal dari sistem pelaporan perbankan di BI.

Baca: Menkeu Purbaya Heran Ada Selisih Rp 18 T Dana Pemda Versi Data BI & Kemendagri: Harus Diinvestigasi

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten, provinsi, dan kota. Namun, Gubernur Jawa Barat menantang Purbaya untuk membuktikan tudingan tersebut dan menegaskan tidak semua daerah sengaja menunda belanja.

Data menunjukkan bahwa dana menganggur ini disebabkan oleh lambatnya realisasi belanja APBD, bukan kekurangan anggaran.

Purbaya mendesak pemerintah daerah untuk segera menggunakan dana tersebut agar ekonomi daerah bergerak dan masyarakat merasakan manfaatnya.

Sebelumnya, Kemendagri mencatat dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun. Rinciannya terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

Dari jumlah itu, dana Pemprov Jabar yang mengendap disebut mencapai Rp 4,17 triliun.

Baca: TRENDING! Ini Chord Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu Ropang - Denny Caknan feat NDX AKA

Ditantang Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito.

Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fenomena dana pemerintah daerah (pemda) yang belum terserap dan masih mengendap di bank hingga mencapai angka fantastis Rp 234 triliun.

Data resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.

Fenomena ini bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran, melainkan oleh lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Purbaya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, namun serapan anggaran yang rendah menyebabkan dana tersebut menganggur di bank.

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca: Enggak Ada! Wali Kota Bekasi Tegas Bantah Tudingan Purbaya soal Jual Beli Jabatan ASN

Rendahnya serapan anggaran ini membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.

Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat, sehingga menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank hingga Rp 234 triliun.

"Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa realisasi transfer anggaran ke daerah sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 644,9 triliun, meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Dana yang dialokasikan pusat sudah tersedia dan siap digunakan untuk pembangunan di setiap wilayah.

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tegas Purbaya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul JAWAB Tantangan Gubernur Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya: Tanya Saja ke BI Sana!

#viraldimediasosial #dedimulyadi #purbayayudhisadewa #menkeupurbaya #viraldimediasosial