"Enggak Ada!" Wali Kota Bekasi Tegas Bantah Tudingan Purbaya soal Jual Beli Jabatan ASN

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM- Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membantah, terdapat praktik jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi.

Kalimat bantahan itu disampaikannya menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada praktik jual beli jabatan di Bekasi.

Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Tri Adhianto pada Selasa (21/10).

"Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?," ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).

Terkait ucapan Menkeu, Walkot Bekasi menekankan, biar masyarakat yang menilai.

Pihaknya memastikan, seleksi pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.

Tri Adhianto juga menjelaskan soal asesmen perputaran yang dilakukan di eselon 2.

Menurut Tri, semuanya sudah selesai dengan melibatkan asesmen dari Mabes Polri.

Baca: Dokter Kamelia Pacar Ammar Zoni Merasa Dibohongi, Curhat Rutin Transfer Uang untuk Bayar Kamar Lapas

"Lebih baik masyarakat yang menilai. Kita kan sudah melakukan open bidding itu mulai dari pertama pada waktu kita membuka tentang jabatan direksi di BUMD, itu kan clear tahapannya," kata dia.

"Kemudian pada saat kita melakukan asesmen terkait dengan perputaran yang dilakukan di eselon 2 itu sudah selesai," lanjut dia.

Terkini, Tri tetap berkomitmen agar tak ada penyelewengan di daerahnya, termasuk pungutan liar (pungli).

"Kalau memang ada pungli yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Bekasi, saya ganti dua kali lipat. kemudian oknum itu akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.

Tri berjanji jika ada pungli di daerahnya, ia akan mengganti dua kali lipat dan memproses hukum pelaku.

Baca: Presiden Prabowo Minta Para Menteri Gunakan Mobil Maung, Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Dana

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut masih ada jual beli jabatan yang terjadi di daerah hingga menyebabkan bocornya anggaran pembangunan.

Hal itu berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir.

"Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai," ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wali Kota Bekasi Bantah Tudingan Menteri Keuangan, Bahkan Keluarkan Tantangan

#Purbaya #Bekasi #JualBeliJabatan #ASN #BeritaViral #BeritaTerkini #PemerintahDaerah #ViralHariIni