Terkini Nasional
Rieke Diah Pitaloka Ngamuk, Pesantren Almarhum Kiai Yasin Ditagih Pajak
TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meluapkan emosinya saat mengetahui pesantren milik almarhum Kiai Yasin, mendapat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Rieke bahkan sempat berteriak memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadi @riekediahp dalam kanal Viral for Justice dengan tagar #SavePesantrenIndonesia, Senin (20/10).
“Tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya, tolong Kang Purbaya,” ujar Rieke.
Rieke menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Pesantren Al-Fath Jalen yang terletak di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Ia menilai penagihan pajak terhadap pesantren tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku lantaran pesantren merupakan lembaga keagamaan yang seharusnya bebas dari kewajiban PBB.
Baca: Prioritaskan Stabilitas Nasional, Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce hingga Ekonomi Tumbuh 6 Persen
“Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih. Ya, kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” ujar Rieke dengan nada tegas.
Rieke menegaskan bahwa Pasal 38 dalam peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan jelas mengecualikan tempat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial dari objek pajak selama tidak berorientasi pada keuntungan.
“Pesantren itu sudah mengambil alih tanggung jawab negara. Mestinya hal-hal kayak gini tentu nggak terjadi,” ucapnya.
Baca: Singgung Keberadaan Juru Bicara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang: Tidak Berdasar Hukum yang Jelas
(Tribun-Video.com)
Video Production: Fitriana Dewi
Sumber: Tribun Video
Live Tribunnews Update
MIRIS! Rieke Diah Geram Ponpes di Bekasi Ditagih PBB Hingga Diancam Police Line
6 hari lalu
Nasional
TITIK TERANG ! Menkeu Purbaya Yudhi Setuju Ponpes Al Khoziny Dibangun Gunakan APBN, Cak Imin Penentu
Senin, 20 Oktober 2025
Kabar Selebriti
Lita Gading Ngotot Desak Ahmad Dhani Mundur dari DPR RI, Singgung Sosok Pejabat yang Anti Kritik
Minggu, 19 Oktober 2025
Saat Rapat dengan Komisi III DPR, Mahasiswa Minta Hukum Qanun Masuk RKUHAP
Sabtu, 18 Oktober 2025
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.