Tantangan Whoosh: AHY Ungkap Strategi Pemerintah Tangani Beban Utang Proyek Kereta Cepat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tengah mencari solusi pendanaan untuk restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN, AHY menyebut sejumlah opsi pendanaan kini sedang dikembangkan.

Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di kantor Kemenko Infra, Selasa (21/10/2025).

"KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang," ujarnya.

Pembahasan dilakukan secara lintas kementerian bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menemukan skema terbaik.

Kemenko Infrastruktur juga telah mengundang Kementerian Perhubungan, PT KAI (Persero), dan BPI Danantara untuk duduk bersama mencari jalan keluar.

AHY menegaskan persoalan utang ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat rencana besar pemerintah.

Baca: Luhut Geram soal Ribut-ribut Whoosh: Kalau Tidak Ngerti Datanya, Gak Usah Komentar!

"Tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya. Tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," ucapnya.

Salah satunya adalah rencana memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Ia menilai penyelesaian finansial proyek Whoosh menjadi langkah penting sebelum ekspansi dilakukan.

Setidaknya ada dua alternatif yang kini tengah dikaji pemerintah.

Pertama, restrukturisasi utang melalui Danantara sebagai lembaga investasi negara.

Kedua, opsi dukungan kontribusi dari Kementerian Keuangan jika dinilai memungkinkan secara fiskal.

(Tribun-Video.com/YouTube Kemenko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI)