Purbaya Meledak! Tak Segan Bongkar Aib Pemda dari Jual Beli Jabatan hingga Proyek Fiktif di Daerah

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Blak-blakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bongkar aib sejumlah pemda, mulai dari proyek fiktif hingga jual beli jabatan.

Merujuk informasi yang ia dapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam tiga tahun terakhir disebut masih banyak kasus di daerah.

"Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK, ia mengatakan skor SPI 2024 nasional baru 71,53, di bawah target 74.

Purbaya mengatakan, hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata memiliki skor 67 dan kabupaten 69.

Baca: Hanya Terdiam! Sikap Jokowi Ditanya soal Keputusan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang KA Cepat Whoosh

Dengan tata kelola yang masih belum aman, Purbaya menyebut belum bisa meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD).

TKD adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam APBN.

Fungsi utama TKD adalah mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah.

Namun, dalam rencana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kali ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru memangkas dana TKD dalam APBN 2026.

APBN 2026 disahkan DPR RI pada 23 September 2025 lalu, dengan postur belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun, menghasilkan defisit Rp689,1 triliun.

Baca: Momen Menkeu Purbaya Terbirit-birit Gegara Telat, Nyaris Dihukum Push Up tapi Dilarang Prabowo

Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Angka tersebut memang lebih tinggi dari usulan awal yang hanya Rp 650 triliun, namun tetap lebih rendah dibandingkan target APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," ujar Purbaya.

Ia juga mengatakan bahwa sumber potensi penyalahgunaan dana di daerah masih berkisar pada hal yang sama seperti praktik jual beli jabatan, gratifikasi, serta campur tangan dalam proses pengadaan.

Jika itu tidak dibereskan, semua program pembangunan disebut bisa bocor di tengah jalan.

Maka dari itu, ia mengajak Pemda mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera.

Artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dengan judul Blak-blakan Menkeu Purbaya Bongkar Aib Pemda, Jual Beli Jabatan hingga Proyek Fiktif