KPU Rilis IPP 2024: Partisipasi Pemilih Aktif Hanya di Jawa dan Sulawesi

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Indeks Partisipasi Pilkada 2024 sebagai bentuk hasil refleksi atas proses Pilkada 2024.

Indeks Partisipasi Pilkada tersebut berisi sejumlah variabel terkait data pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara saat pilkada tahun lalu.

Anggota KPU RI August Mellaz menjelaskan participatory pemilih aktif menjadi pekerjaan rumah KPU ke depan.

Hal itu disampaikannya di Hotel Pulman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan IPP yang lahir dalam bentuk sebuah buku ini berisi ragam tantangan dan inovasi dalam praktek pemilihan kepala daerah.

“Hari ini kita akan mendengarkan, me-launching Indeks Partisipasi Pilkada,” kata Afif dalam sambutannya di Hotel Pulman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025)

“Tantangannya bagaimana penyelenggara jungkir balik untuk meyakinkan pemilih menggunakan hak pilihnya dan sebagainya, termasuk inovasi-inovasi di dalamnya untuk kemudian kita kembangkan nanti,” sambungnya.

Harapannya IPP dapat ditindaklanjuti ke dalam beberapa langkah.

Seperti menjadi purwarupa baru dalam memaknai dan mengukur partisipasi pemilih di pemilu dan pilkada.

Kemudian menjadi pondasi perencanaan KPU ke depan dalam memperkuat partisipasi di dalam pemilihan periode berikutnya.

Serta menjadi dasar penyusunan untuk pertukaran pembelajaran dengan negara-negara lain untuk mendorong praktik partisipasi pemilih.

“Kita kuatkan bagaimana pemilu ke depan ini juga tetap lebih baik, karena urusan pemilu bukan hanya urusan KPU, urusan kita semua,” pungkas Afif.

Bersamaan dengan proses peluncuran IPP, KPU juga menggelar diskusi terkait pemilu dan pilkada yang pembahasannya turut diisi oleh sejumlah tokoh, yakni:

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar, Anggota KPU RI August Mellaz, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Totok Haryono, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Nuzula Anggraini, dan Dosen Ilmu Pemerintahan dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati.(*)