Komisi VIII DPR Nilai Pemerintah juga Salah, Tak Awasi Pembangunan Ponpes yang Akhirnya Ambruk

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan sejumlah santri, terjadi akibat kelalaian bersama antara pengelola pesantren dan pemerintah, pada  (6/10/2025).

Marwan menyebut jika ditelusuri lebih dalam, kesalahan bukan hanya berada di pihak pesantren.

Tetapi juga pada pemerintah yang gagal melakukan pengawasan. 

Ia juga mengakui bahwa pihaknya di Komisi VIII turut memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut.

Baca: Ini Harga Mobil Mewah Viral yang Tertimbun di Rentuhan Ponpes Al Khonziny, Sentuh Rp 1 Miliar?

Ia menegaskan bahwa bangunan pesantren yang ambruk tersebut diduga kuat tidak memenuhi standar keamanan dan konstruksi yang semestinya. 

Menurutnya, kelalaian tak hanya ada pada pengelola pesantren.

Melainkan juga pada pemerintah daerah yang seharusnya melakukan pengecekan izin bangunan.

Marwan menyoroti fakta bahwa banyak pesantren di Indonesia membangun fasilitas pendidikan secara mandiri.

Baca: IMBAS TRAGEDI PONPES Al Khoziny, Prabowo Utus Cak Imin Cek Bangunan Ponpes di Indonesia

Tanpa panduan teknis maupun pengawasan dari pemerintah.

Ia menilai hal itu menjadi penyebab banyaknya bangunan keagamaan yang tidak aman.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang langsung memerintahkan kementerian terkait untuk melakukan pendataan dan perbaikan infrastruktur pesantren. 

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi VIII DPR: Kalau Pesantren Al Khoziny Salah, Pemerintah Juga Salah Tidak Mengawasi

Program: Tribunnews Update
Host: Thalia Iza
Editor: Sekar Kinasih
Uploader: bagus gema praditiya sukirman

#KomisiVIIIDPR #PonpesAmbruk #PemerintahLalai #PembangunanPesantren #BeritaNasional #PengawasanPemerintah #IsuPendidikan #DPRRI #KritikPemerintah #KasusPonpes