Ahli Epidemiolog Sebut Indonesia Punya Banyak PR seusai Pencabutan PPKM

TRIBUN-VIDEO.COM - Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai Indonesia masih memiliki banyak PR setelah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), karena situasi masih rawan.

PR yang perlu diterapkan tersebut, kata Dicky adalah tentang membuat masyarakat Indonesia mandiri dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan PPKM dicabut per hari Jumat (30/12/2022) lalu melalui Live Konferensi Pers Channel YouTube Sekretariat Negara.

"Pada hari ini, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022."

Baca: PPKM Resmi Dicabut, Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Euforia: Tetap Berwaspada

"Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," kata Jokowi.

Dicky menegaskan, wabah Covid-19 yang masih ada ini perlu diintervensi karena situasi yang masih rawan dan berpotensi terburuk.

"Ketika kita benar-benar angkat itu dan sebebas-bebasnya, ini loss ya dan rawan sekali."

"Karena kan situasinya masih pandemi. Situasinya masih wabah yang memerlukan adanya intervensi PHSM (public health and social measures)," ungkap Dicky, Minggu (1/1/2023).

Menurut Dicky sendiri, pemerintah harus mengganti PPKM.

Baca: Respons Ketua Pelaksana Satgas Covid-19 Solo setelah Jokowi Cabut PPKM

Jadi, tidak hanya sekadar mencabutnya saja.

Lantaran soal penggunaan masker, vaksinasi Covid-19 hingga sanitasi masih diperlukan di Indonesia.

Seharusnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, cuci tangan, dan vaksin sudah terbangun sejak PPKM berlangsung.

Namun, pada kenyataannya masih banyak yang tidak menyadari betapa pentingnya hal-hal tersebut.

Dicky pun menjadi khawatir akan kesadaran masyakarat Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan semakin memburuk setelah PPKM dicabut.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahli Epidemiolog Sebut Indonesia Punya Banyak PR soal Penerapan Protokol Kesehatan usai PPKM Dicabut

VP: Nur Rohman Urip

# Ahli Epidemiologi # Indonesia # PPKM # Status Endemi