UU KPK Hasil Revisi Tuai Pro Kontra, Jokowi Tolak Terbitkan Perppu Pencabutan UU KPK

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo menolak tuntutan mengenai pencabutan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan tersebut adalah satu di antara tuntutan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah, Senin (23/9/2019).

Jokowi juga tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah untuk mencabut tuntutan revisi Undang-undang tentang KPK.

Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi terkait tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi.

Jokowi menyebutkan revisi Undang-undang tentang KPK adalah inisiatif DPR. Sementara revisi Undang-undang lainnya adalah dari pemerintah aktif.

Sebelumnya, revisi UU KPK sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Pengesahan tersebut menuai pro kontra di masyarakat. Pasalnya, pengesahan tersebut dinilai terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pasal dalam UU KPK yang sudah direvisi dinilai bisa melemahkan KPK itu sendiri.

Sejumlah pakar hukum menyebut, Jokowi masih bisa membatalkan UU KPK hasil revisi. Namun memang kemungkinannya sangat kecil.

Peneliti Kode Inisiatif Violla Reinindra menantang presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpu) pengganti UU KPK untuk merasakan emosi publik atas pengesahan UU tentang KPK.

Namun Violla menilai, kemungkinan Jokowi mengeluarkan perpu sangatlah kecil.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Kurnia juga pesimistis Jokowi akan menerbitkan perpu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

Ia menilai, Jokowi tak memiliki keberpihakan kepada KPK dan masyarakat yang menentang UU KPK hasil revisi.

Menurutnya, Jokowi juga seperti tak mendengarkan tokoh-tokoh yang juga telah mengingatkan soal persoalan KPK itu.

(Tribun-Video.com)