Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM — Kuasa Hukum Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Zaid Mushafi, menyampaikan kritik tajam terhadap pengakuan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memberikan perintah terkait impor gula.
Jokowi baru mengakui memerintahkan impor gula setelah Tom Lembong menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
Abolisi adalah penghapusan tuntutan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, dan usai Tom Lembong menerima abolisi dirinya dibebaskan dari penjara pada Jumat (1/8/2025).
Terkait pernyataan Jokowi mengenai kasus korupsi impor gula yang mengakibatkan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara tersebut, dirinya menyebut meski semua kebijakan seluruhnya ada di tangan presiden, secara teknis ada di kementerian.
Respons disampaikan Jokowi menyusul adanya pembelaan kebijakan diambil atas perintah Jokowi yang saat itu menjabat presiden.
Baca: LIVE: Prada Lucky Prajurit TNI di Nagekeo Tewas Dianiaya Senior di Barak, Ada Luka Lebam & Sayat
Baca: IRGC: Iran Siap Balas Ancaman Musuh, Serangan Balik akan Lebih Dahsyat dari True Promise III
Menurut Zaid, pernyataan Jokowi justru memperkuat posisi hukum Tom Lembong bahwa sejak awal, ia hanya menjalankan kebijakan negara, bukan bertindak atas dasar keputusan pribadi atau melanggar prosedur hukum.
Menurutnya pernyataan Jokowi ini justru menjadi bukti bahwa Tom Lembong hanya melaksanakan tugas negara dan bukan tindakan personal atau penyimpangan prosedural.
Ia pun menyoroti ketidakberesan dalam penegakan hukum terhadap kliennya.
Lebih jauh, Zaid menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang menurutnya abai untuk meminta keterangan Jokowi dalam seluruh rangkaian proses hukum, sejak penyidikan hingga persidangan.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Ngaku Beri Perintah Impor Gula, Kuasa Hukum Tom Lembong: Bukti Proses Hukum Diskriminatif
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.