Soroti Polemik Kasus Penahanan Ijazah, DPR Minta Pemerintah Tindak Perusahaan Pelanggar Hak Pekerja

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua Komisi IX (9) DPR Yahya Zaini angkat bicara mengenai polemik perusahaan yang menahan ijazah karyawan.

DPR menyebut pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja oleh pemilik perusahaan di Indonesia masih sangat lemah.

"Karena jumlah pengawas sangat kurang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang harus diawasi. Masalah ini sudah lama menjadi perhatian Komisi IX, tetapi sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah," kaya Yahya.

Yahya dalam hal ini mencontohkan praktik pemilik perusahaan di Surabaya yang disebut memotong gaji karyawan jika telat kembali ke kantor karena beribadah salat Jumat.

Tak hanya itu perusahaan juga disebut telah menahan ijazah para karyawan.

Dalam hal ini dirinya menegaskan bahwa, setiap perusahaan harus menghormati agama dan kegiatan ibadah karyawannya, Sabtu (19/4/2025).

Baca: Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara soal Isu Prabowo Subianto Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Baca: Jokowi Akan Lapor soal Ijazah Palsu, Amien Rais Tak Masalah: Segera ke Pengadilan Tunjukan yang Asli

"Salah satu bentuk penghargaan terhadap agama dalam dunia kerja adalah adanya kewajiban THR setiap tahun," kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

"Pemerintah harus menegur dan memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut. Hak-hak pekerja harus dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandas Yahya.

Dirinya juga mendorong pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas hal ini dengan menegur dan memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut.

Yahya menambahkan bahwa hak-hak pekerja harus dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya diketahui Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer turut menyoroti kasus penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh pemilik usaha UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana.

Bahkan, saat mengunjungi ke perusahaan yang berlokasi di Margomulyo Surabaya itu, ia tak mendapat sambutan yang baik.(TribunVideo.com/Alinda Panca)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Minta Pemerintah Tindak Perusahaan Pelanggar Hak-hak Pekerja

#DPR 
#perusahaan #ijazah karyawan #DITAHAN