Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Muyadi meneken kerja sama dengan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Adapun Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan kerja sama proyek pembangunan dengan pihak TNI AD.
Baca: Dedi Mulyadi Murka Oknum Ormas Acak-acak & Sebar Sampah di Kantor Dinkes Bekasi: Badan Gede Doang
Menanggapi hal itu, PDIP memberikan respons.
Dikutip dari Tribunnews.com, respons itu disampaikan anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP, Majyen TNI (Purn) TB Hasanuddin pada Minggu (23/3).
Ia menegaskan kerja sama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus berlandaskan regulasi yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang TNI Pasal 7 Ayat 4.
Baca: Dedi Mulyadi GERAM Banyak Preman Berkedok Ormas Acak-acak Jabar: Target Tahun Ini Bebas Premanisme
Adapun di dalamnya mengatur bahwa setiap pelaksanaan tugas OMSP harus didasari PP atau Perpres.
Hasanuddin menjelaskan UU TNI yang baru saja disahkan mengatur perlibatan TNI dalam membantu Pemda sebatas kondisi tertentu.
Yang melibatkan sarana, alat, dan kemampuan militer.
Seperti penanggulangan bencana, rehabitilasi infrastruktur, dan pemulihan akibat konflik sosial.
Baca: Dedi Mulyadi Geram Banyak Preman Berkedok Ormas Acak-acak Jabar, Kejar Pelaku sampai ke Mana Pun
Oleh karena itu, Hasanuddin menilai kerja sama yang telah diteken berpotensi tumpang tindih dengan tugas pemerintahan sipil dan melampaui cakupan OMSP TNI.
"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya. Dalam penjelasan revisi UU TNI, disebutkan bahwa keterlibatan TNI dalam membantu pemda terbatas pada kondisi tertentu yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan militer, seperti penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan akibat konflik sosial," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).
Hasanuddin mengajak semua pihak tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik.
Diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang melibatkan TNI tetap berada di dalam koridor hukum yang jelas.
Baca: INTIMIDASI DINKES! Dedi Mulyadi Langsung Telepon Kapolda soal Preman Berkedok Ormas
Diketahui Dedi Mulyadi meneken kerja sama dengan Jenderal Maruli dalam pembangunan proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta rumah rakyat. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TB Hasanuddin: Perbantuan TNI ke Pemda Menunggu PP/Perpres dan Selektif Sesuai Tingkat Urgensinya
# TRIBUNNEWS UPDATE # TNI # Dedi Mulyadi # pembangunan # PDIP # PDI Perjuangan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.