TRIBUN-VIDEO.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyebut Dewan Perwakilan Rakyat akan mengawal hak-hak puluhan ribu karyawan Sritex yang menjadi korban PHK imbas perusahaan pailit.
Termasuk, memberikan pesangon dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait hal itu, Hendry Munief menyebut, ada sejumlah langkah yang harus diperhatikan pemerintah soal putusan pailit Sritex.
Menurutnya yang pertama, memastikan pemenuhan -hak-hak karyawan korban PHK.
"Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hendry dikutip Senin (3/3/2025).
Yakni, pemerintah harus memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi karyawan yang terdampak.
Kemudian, pemerintah semestinya mengevaluasi menyeluruh terhadap daya saing industri tekstil nasional.
Baca: Pernah Jamin Sritex Tak Tutup, Kini Emmanuel Ebenezer Membisu saat 10.000 Buruh Kena PHK Massal
Baca: Pemerintah Siapkan BLK hingga Loker Alternatif untuk 10 Ribu Karyawan Sritex yang Terdampak PHK
Termasuk dampak serbuan impor tekstil yang kian melemahkan industri dalam negeri.
"Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang," ujarnya.
Lalu yang ketiga, pemerintah dan pihak terkait harus menyiapkan program pelatihan ulang (reskilling & upskilling).
Hal itu dilakukan agar para pekerja yang terdampak dapat terserap bekerja di industri lain atau memiliki keterampilan baru.
"Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha," jelasnya.
Terakhir menurutnya, kasus PT Sritex ini harus menjadi pelajaran agar industri tekstil dan manufaktur dalam negeri tak terpuruk.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Janji Kawal Pembayaran Hak-Hak Pekerja Sritex yang Pailit
#sritex #dprri #phk #karyawansritex #karyawan #ptsritex #pailit #hendrymunief
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.