Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.
TRIBUN-VIDEO.COM - Respons berbeda disampaikan dua partai politik (parpol), yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menanggapi masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu presiden terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dalam keterangannya, PDIP meminta agar aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa keluarga Jokowi setelah rilisnya laporan tersebut.
Sementara, pandangan lain disampaikan PSI di mana laporan dari OCCRP tersebut menjadi cerminan dari barisan sakit hati yang belum rela terkait kekalahan di Pilpres 2024.
Di sisi lain, PSI menganggap laporan OCCRP tidak bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.
Juru bicara (jubir) PDIP, Muhammad Guntur Romli, mendesak agar penegakan hukum dilakukan setelah terbitnya laporan tersebut. Dia meminta agar Jokowi dan keluarganya diperiksa.
"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (31/12/2024).
Guntur mengatakan, sebenarnya laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh, seperti ekonom senior, Faisal Basri, hingga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun.
"Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution, menantu Jokowi."
"Juga laporan Ubaedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinasti Jokowi," tegasnya.
Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya.
Menurutnya, penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar.
"Bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan (Hasto Kristiyanto) yang bukan pejabat publik atau negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeserpun," tambahnya.
Lebih lanjut, Guntur mengatakan penolakan terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi sebuah petunjuk bahwa keputusan tersebut adalah tepat.
Pasalnya, Jokowi dinobatkan menjadi salah satu presiden terkorup dunia oleh OCCRP meski hanya menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2014-2024.
"Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri yg telah menolak tiga periode dan perpanjangan jabatan Jokowi. Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yang terkorup seperti yang dilaporkan oleh OCCRP saat ini."
"Dua periode saja, Jokowi sudah jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia, bagaimana kalau 3 periode?" jelasnya.
Dikutip dari laman PSI, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menganggap masuknya Jokowi dalam daftar pimpinan terkorup versi OCCRP mencerminkan suara barisan sakit hati.
Menurutnya, pihak-pihak yang ikut dalam melakukan polling kepada Jokowi agar masuk sebagai pimpinan terkorup adalah sosok yang masih sakit hati lantaran kalah di Pilpres 2024.
"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," jelasnya.
Andy juga menganggap metodologi yang digunakan OCCRP tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," tuturnya.
Selain itu, Andy juga membandingkan laporan OCCRP dengan survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi.
Di mana, survei dari beberapa lembaga menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada eks Wali Kota Solo itu begitu tinggi hingga akhir masa jabatannya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Respons PDIP dan PSI soal Jokowi Masuk Jadi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP
Editor Video: Gianta Firmandimas Adya Mahendra
Uploader: Sigit Ariyanto
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.