Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pelaksanaan pemilu langsung atau melalui DPRD berlangsung curang dan mahal.
Praktik jual beli kursi demi meraup dukungan nyata terjadi ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, sebelum era Reformasi.
Menurut Mahfud, untuk dapat dicalonkan, seseorang tidak hanya cukup mengantongi dukungan partai politik, tetapi juga dukungan anggota dewan.
Baca: Terkuak Biaya Produksi per Lembar Uang Palsu UIN, Andi Cs Sudah Cetak Rp 2 Miliar Kini Khilaf
Baca: Gebrakan KPK di Era Prabowo, Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Diduga Terlibat Suap Harun Masiku
Misalnya, Mahfud MD menjelaskan bahwa jika ada calon kuat di suatu daerah yang mendapat dukungan partai, tetapi kurang dukungan dari DPRD untuk menang, maka kursi tambahan akan dibeli.
"'Kurang berapa sih kursinya?' 'Kurang empat.' Empat, Rp 20 miliar dibayar. Satu kursi bisa Rp 5 miliar," imbuhnya.
Hal ini yang kemudian memunculkan fenomena diborongnya kursi DPRD oleh partai politik.
(Tribun-Video.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.