Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Isu adanya cawe-cawe dari Partai Cokelat atau parcok dalam Pilkada 2024 direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan pun meminta siapapun termasuk kadernya untuk melapor jika memiliki bukti mengenai keterlibatan parcok.
Ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/12), Puan menuturkan, parcok yang dianggap terlibat dalam Pilkada merupakan masalah nasional, bukan hanya PDIP saja.
Puan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan tak ragu melaporkan jika memang menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi demokrasi.
Baca: Keras! DPR Singgung Parcok: Kapolrestabes Luar Biasa, Jangan Pasang Badang Buat Lindungi Anggota
Adapun tudingan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam gelaran Pilkada Serentak 2024 pertama kali dihembuskan oleh PDIP.
Hal ini buntut kekalahan sejumlah calon kepala daerah yang diusung oleh partai banteng itu.
Terkait dengan isu parcok, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota Fraksi PDIP Yulius Setiarto.
Sanksi ini dijatuhkan seusai MKD menggelar sidang terhadap Yulius di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/12).
Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyatakan, Yulisu terbukti melanggar kode etik.
Baca: Soroti Fenomena Parcok di Pilkada Banten hingga Sulut, Sekjen PDIP Singgung Keteladanan Hoegeng
Sebagai informasi, Yulius dilaporkan ke MKD soal unggahannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan parcok pada Pilkada 2024.
Laporan ini dibuat oleh seseorang bernama Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra.
Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI TB Hasanuddin, Ali melaporkan Yulius dalam kapasitasnya sebagai warga negara.
Merespons sidang etik terhadap dirinya, Yulius khawatir unggahannya di media sosial TikTok dianggap sebagai kesalahan yang kemudian berdampak pada mundurnya demokrasi.
Yulius mengatakan, tujuannya mengunggah konten video di media sosialnya untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait dalam hal ini adalah kepolisian.
Hal ini menyusul temuan yang dimuat oleh media Tempo soal dugaan keterlibatan parcok.
(TribunVideo.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kini Puan Maharani Malah Minta Kader PDIP Buktikan Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Parcok, Yulius: Bila Kritik Dianggap Tidak Beretika, Ini Akan Berdampak pada Demokrasi"
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.