Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Pengacara kondang, Hotman Paris menyoroti Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta anggaran Rp 20 triliun.
Hotman pun meminta agar Natalius Pigai bekerja terlebih dahulu.
Ia pun membandingkan dengan Hotman 911 yang membantu memulihkan hak asasi tanpa meminta anggaran.
Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui kolom caption di postingan Instagram pada Jumat (1/11).
Baca: KPK Akhirnya Putuskan Penggunaan Jet Pribadi Kaesang ke Amerika Bukan Gratifikasi, Ini Alasannya
Hotman pun heran lantaran Natalius Pigai telah meminta agar anggaran dinaikan yang semula sekira Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun.
Tak hanya itu, putra asli Papua ini juga meminta agar pegawai Kementerian HAM ditambah sebanyak 2.500 orang.
Lantas, sang pengacara kondang meminta agar Natalius Pigai bekerja terlebih dahulu.
Termasuk menyelamatkan para korban rudapaksa.
Baca: Reaksi Surya Paloh soal Tom Lembong Tersangka Korupsi hingga Dugaan Politisasi: Kalau Ada, Apes Aja
Hotman menyebut Kementerian HAM belum menangani satu kasus pun di awal pemerintahan.
Pihaknya geram lantaran Natalius Pigai belum menyelesaikan kasus namun berteriak kurangnya anggaran.
"Uaaaaannnnggg? Bekerja dulu Pak! Selamatkan para korban perkosaan! Hotman tdk minta anggaran 1 rupiahpun tapi Hotman 911 telah membantu Memulihkan Ratusan Hak Azasi para pencari keadilan!! Pak pak belum tanganin satu kasuspun sudah teriak: kurang uang anggarannnnnnn !!!!" tulis Hotman Paris.
Baca: Kebakaran Hebat di Pabrik Pakan Ternak Bekasi: Saksi Selamat Ceritakan Ledakan dan Asap Tebal
Sebelumnya, Hotman juga membandingkan dengan Hotman 911 yang menyediakan layanan hukum gratis bagi korban terutama kasus HAM.
Ia menyebut, timnya hanya memerlukan ponsel untuk bekerja.
Oleh sebab itu, ia menyarankan Natalius Pigai memperbaiki sistem kerja di Kementerian HAM.
(Tribun-Video.com)
# Hotman Paris # Natalius Pigai # anggaran # Kementerian HAM
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.