TRIBUN-VIDEO.COM - Seorang pejabat tinggi gerakan perlawanan Jihad Islam Palestina (PIJ) mengatakan, Amerika Serikat adalah hambatan utama bagi perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Sebab, AS tidak memberikan tekanan pada rezim pendudukan Israel untuk menerima proposal gencatan senjata permanen di wilayah tersebut, PressTV melaporkan.
Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam, Muhammad al-Hindi, mengatakan pada Senin (26/8/2024) malam.
PM Israel Benjamin Netanyahu tidak ingin gencatan senjata di Jalur Gaza dicapai.
Hindi menambahkan, keinginan Netanyahu atas kendali Israel di Koridor Philadelphia, bermotif politik, tidak ada hubungannya dengan dugaan masalah keamanan.
Koridor Philadelphia adalah hamparan tanah sempit sepanjang 14,5 kilometer di sepanjang perbatasan selatan Gaza dengan Mesir.
Baca: Israel Dipukul Mundur dari Khan Younis, Dipaksa Tinggalkan Jasad Rekan yang Tewas di Peperangan
Baca: Hizbullah Ngamuk, Kirim 24 Drone Serang Markas Militer IDF, Hantam Perwira dan Tentara Zionis Israel
“Pengendalian perbatasan Rafah adalah masalah internal Palestina, dan tidak ada pihak yang dapat mendikte bagaimana hal itu harus dikelola,” kata pejabat senior Jihad Islam tersebut.
Hindi kemudian menyebut, Amerika Serikat sebagai hambatan utama bagi perjanjian gencatan senjata Gaza.
Ia menekankan, akan menjadi kepentingan elektoral terbaik Gedung Putih jika kesepakatan gencatan senjata dicapai di Gaza.
Ia juga menegaskan kembali perlunya pergerakan bebas warga Palestina antara utara dan selatan Jalur Gaza.
“Musuh kita, Zionis, mengingkari apa yang telah disepakati sebelumnya demi tujuan partisan dan politis," tambah Hindi.
"Pendudukan rezim di perlintasan Gaza memungkinkannya untuk terus mengendalikan pergerakan dan kehidupan warga Palestina di wilayah tersebut." (*)
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Jihad Islam Palestina Sebut AS Penghalang Utama Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Tolak Syarat Baru
#beritaterkini #beritaterbaru #beritaviral #kabarterkini
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.