TRIBUN-VIDEO.COM - Tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan meminta Ketum PDIP Megawati dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tantangan itu digaungkan seusai tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta 4 menteri Presiden Joko Widodo menjadi saksi dalam sidang tersebut.
Seusai ditandang Otto, lantas beginilah respons PDIP.
Baca: Reaksi Prabowo saat Ditanya Rencana Pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati seusai Sengketa di MK
Dikutip dari Tribunnews.com, respons itu disampaika oleh TPN Ganjar-Mahfud, Muhamad Guntur Romli atau Gus Romli.
Ia mempertanyakan relevansi dari pernyataan Otto Hasibuan yang meminta Megawati untuk dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di (MK).
Gus Romli mengatakan pemanggilan Jokowi dalam sidang MK justru lebih relevan.
Pasalnya, diduga ada penyalahgunaan wewenang Jokowi untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Kalau Ibu Megawati diminta hadir, apa relevansinya," kata Gus Romli kepada Tribunnews.com, Sabtu (30/3/2024).
Baca: Tim Prabowo Sindir 01 & 03 Usul 4 Menteri Jadi Saksi: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil Mau Nggak?
Meski begitu, Gus Romli mengatakan Megawati tetap akan hadir jika keterangannya dibutuhkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Hal tersebut sebagai bukti bahwa Megawati adalah warga negara yang baik.
Diketahui sebelumnya, Otto menyindir permintaan kubu Anies dan Ganjar terkait 4 menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang.
Otto mengungkapkan pihaknya bisa saja meminta MK untuk menghadirkan Megawati dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut.
Baca: Tak Mau Salahkan Megawati Cs! Begini Kata Pelatih Red Sparks setelah Gagal ke Final Liga Voli Korea
Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal melakukan hal tersebut. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Otto Hasibuan Minta Megawati Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, PDIP: Relevansinya Apa?
# TRIBUN VIDEO UPDATE # Otto Hasibuan # Megawati # sengketa # Pemilu
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.