Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo dinilai tengah mencoba mengantisipasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi motor atau penggerak hak angket DPR RI.
Hal itu dilakukan seusai Presiden Jokowi memanggil dua menteri PKB di kabinetnya.
Pandangan tersebut diungkapkan Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad.
Dua menteri yang dipanggil Jokowi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Keduanya menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
“Saya kira begini, itu upaya Jokowi untuk manajemen risiko, mengantisipasi gelombang munculnya hak angket,” ujar Nyarwi kepada Kompas.com, Selasa (19/3/2024).
Baca: Netralitas Jokowi Disoroti di Sidang PBB, TKN: Hanya Masukan, Bukan Hal yang Ditanggapi Serius
Dikatakan Nyarwi Ahmad, kursi PKB di DPR RI saat ini memang bukan yang tertinggi.
Namun, kekuatan PKB mesti diperhitungkan karena memiliki calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni Muhaimin Iskandar.
Nyarwi berujar, posisi itu akan membuat suara PKB untuk mendorong hak angket DPR RI diperhitungkan dan didengarkan oleh publik.
“Apalagi angket dikaitkan pemilu yang dianggap tidak demokratis, banyak kecurangan misal begitu lah, atau di mana Jokowi dianggap ikut bermain di situlah posisi PKB penting,” ujarnya.
Nyarwi menganggap Presiden Jokowi telah membaca penggunaan hak angket bakal diarahkan kepadanya yang dianggap ikut campur terlalu jauh pada Pemilu 2024.
Baca: Demo Beruntun! Mantan Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin Pimpin Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu
Posisi tersebut jelas tak menguntungkan Jokowi yang membutuhkan citra positif dari masyarakat untuk menjalankan sisa masa jabatannya.
“Hak angket itu mekanisme politik yang memungkinkan menarik-narik presiden dalam sirkulasi, gugatan-gugatan, atau kekecewaan-kekecewaan pada proses maupun hasil pemilu,” tutur dia.
Namun, Nyarwi melihat bahwa langkah Jokowi memanggil Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar tak berlebihan.
Menurut Nyarwi, langkah politik itu terukur dan wajar karena Jokowi tidak melakukan pertemuan dengan Muhaimin.
Sebab, PKB sampai saat ini masih menjadi partai politik (parpol) bagian dari pemerintahan.
(Tribun-Video.com/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket"
# Pilpres 2024 # hak angket # Jokowi # PKB # Ida Fauziah # Abdul Halim Iskandar # Cak Imin
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.