TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Jokowi menanggapi tudingan yang menyebut dirinya sedang melakukan transaksi kekuasaan lewat pemberian pangkat jenderal kehormatan ke Menhan RI Prabowo Subianto.
Kepala Negara dengan tegas membantah anggapan tersebut.
Respons ini disampaikan Presiden Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu (28/2).
Baca: Sempat Disinggung Jokowi di Mabes TNI, Ini Profil Qasem Soleimani Jenderal Iran yang Dibunuh UAV AS
"Ya kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan (diberikan) setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan itu," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, apabila kenaikan pangkat Prabowo benar merupakan transaksi politik, maka sudah diberikan sebelum Pemilihan umum 2024.
Jokowi menjelaskan bahwa pemberian kenaikan pangkat prabowo karena mempertimbangkan jasa Menhan dalam aspek pertahanan.
Ia mengatakan, pemberian pangkat ini melalui proses panjang.
Mulai dari diusulkan oleh Panglima TNI hingga diverifikasi oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Baca: Diisukan Hengkang dari PDIP dan Gabung Partai Golkar, Presiden Jokowi Beri Tanggapan Santai
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanggapi soal pro dan kontra pemberian gelar kehormatan untuk Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan.
Menurutnya pemberian gelar seperti ini bukan hanya sekali dilakukan oleh negara.
Sebelumnya, gelar serupa sudah pernah diberikan untuk sejumlah tokoh.
Baca: Pengamat: Prabowo Jadi Politisi Paling Beruntung, Disiapkan Jokowi Koalisi hingga APBN 2025
Diantaranya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
# TRIBUNNEWS UPDATE # Jokowi # Prabowo # jenderal # Kenaikan Pangkat # TNI
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.