TRIBUN-VIDEO.COM - Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, mengakui kekecewaannya terhadap pemerintah.
Mereka mengeluhkan berhentinya layanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat setempat.
Layanan publik itu disebut sudah berhenti sejak akhir Agustus 2023.
Hal terseut diungkapkan oleh Zuki warga Pulau Rempang.
“Jujur kami kecewa dengan Pemeritah, dengan alasan relokasi, layanan pendidikan dan kesehatan perlahan dihentikan sejak akhir agustus kemarin,” kata Zuki warga Pulau Rempang kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2023) malam.
Zuki menilai cara ini merupakan bentuk pengusiran paksa agar warga Pulau Rempang mau pindah.
Tokoh Melayu Kepulauan Riau Azlaini mengatakan, sejak akhir Agustus 2023, Badan Pengusahaan Batam sudah coba masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok lahan.
Alzaini menyebut pemerintah daerah Batam berdalih akan memindahkan kegiatan belajar mengajar sekolah negeri di Rempang ke Kecamatan Batu Aji.
Namun, Alzaini menilai rencana itu sulit diterima.
Pasalnya, dari lokasi sekolah saat ini ke daerah Batu Aji jaraknya cukup jauh yakni sekitar 20 kilometer.
Baca: Kompolnas Turun Tangan atasi Konflik Rempang, Datangi Lokasi dan Tuntut Penjelasan BP Batam
Baca: Gaya Komunikasi Pemerintah Buruk Picu Konflik Rempang, PBNU: Libatkan Rakyat, Perbaiki!
Oleh sebab itu, dia meyakini penutupan dan pemindahan faskes serta sekolah di Rempang hanyalah cara agar warga meninggalkan tempat tinggalnya.
Alzaini mengatakan, imbas adanya penutupan itu, warga melakukan aksi besar-besaran menolak relokasi paksa.
Namun demikian, hingga kini belum ada kejelasan soal relokasi untuk warga Pulau Rempang.
Infrastuktur di tempat tinggal baru warga yang akan dipindahkan disebutnya belum ada.
“5.000 orang ini akan terus hidup dan dimana mereka akan tinggal?” tanya Azlaini.
Sementara itu, informasi penghentian fasilitas publik untuk warga Pulau Rempang dikatakan tidak benar.
Bantahan itu diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan Batam Ariastuty Sirait.
Ariastuty berujar, proses layanan pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap tersedia dan terlayani.
Dalam hal ini bagi warga kita yang terdampak PSN (proyek strategis nasional).
“Jadi sampai saat ini proses layanan pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap tersedia dan terlayani bagi warga kita yang terdampak PSN (proyek strategis nasional) ini,” tegas Ariastuty.
Pernyataan senada diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Pemerintah Kota Batam Batam Rudi Panjaitan.
Rudi mengklaim, hingga saat ini layanan pendidikan dan kesehatan masih berlangsung.
(Tribun-Video.com/ Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Warga Sebut Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Pulau Rempang Berhenti, Dibantah Pemkot Batam"
# Batam # Pulau Rempang # bentrokan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.