TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sejumlah menterinya yang akan maju menjadi peserta Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengungkap kemungkinan adanya reshuffle apabila Pemilu menganggu kinerja para menteri.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam keterangannya seusai acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Diterangkan oleh Jokowi bahwa keikutsertaan menteri dalam Pemilu memang diperbolehkan.
Tentu dengan catatan tak menganggu kinerjanya dalam membantu presiden.
“Yang harus kita tahu ya secara aturan memang diperbolehkan (untuk maju capres atau caleg), kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian,” kata Presiden Joko Widodo saat ditemui di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Jokowi pun akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.
Baca: Pidato di Depan Ribuan Pendukungnya di Puncak Musra, Jokowi Diteriaki Nama Prabowo
Baca: Serahkan 3 Nama Capres ke Jokowi saat Musra, Relawan Tunggu Arahan Lanjutan
Apabila terlihat penurunan, maka Jokowi akan melakukan penggantian posisi anak buahnya itu.
“Selalu saya evaluasi, kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu saja,” kata Jokowi.
Untuk diketahui, sejauh ini ada beberapa menteri yang tercatat sudah mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif.
Sebut saja Menkumham Yasonna Laoly dari PDI Perjuangan, Menaker Ida Fauziah dari PKB, kemudian dua kader NasDem Jhony G Plate dan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Lalu ada Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang diajukan PPP dan Wamenaker Afriansyah Noor yang mendaftarkan diri sebagai caleg Partai Bulan Bintang (PBB).
(TribunVideo.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Menteri Jadi Peserta Pemilu 2024, Jokowi: Kalau Kerjanya Terganggu Bisa Diganti"
#presidenjokowi #jokowi #caleg2024 #menteri
#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.