TRIBUN-VIDEO.COM - Menyusul angka prevalensi stunting di Provinsi Papua mengalami kenaikan, BKKBN menggelar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua.
Pantauan Tribun-Papua.com Jumat (24/2/2023), pelaksanaan Monev tersebut dilangsungkan pada salah satu hotel di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
"Sesuai hasil survei status gizi Indonesia menunjukkan bahwasanya angka prevalensi stunting di Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 5,1 poin dari sebelumnya 29,5 persen pada tahun 2021 lalu dan ternyata pada tahun 2022 naik menjadi 34,6 persen," beber Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay kepada Tribun-Papua.com di Jayapura.
Atas dasar tersebut, pihaknya merasa perlu untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program pada tahun 2022 lalu, dengan tujuan melihat sejauh mana maksimalnya program-program terlaksana.
Baca: Talud & Jalan Nasional Maruni Manokwari Rusak Parah, Bupati Minta Pemprov Papua Barat Turun Tangan
"Tentunya mengevaluasi semua instansi terkait yang tergabung dan memiliki SK sebagai Tim Percepatan Penanganan Stunting di Provinsi Papua dalam bentuk konvergensi," tuturnya.
Nerius menjelaskan, sebetulnya jika ditinjau dari Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPBM), angka prevalensi stunting mengalami penurunan.
"Turunnya itu menjadi 15,4 persen, namun di saat survei kita tak tahu apakah mereka mungkin melakukan survei pada lokus-lokus yang memang angka prevalensinya tinggi di Papua, sehingga angkanya melonjak," katanya.
Ia mengatakan, apabila dipilah per wilayah di Papua, sebanyak 20 kabupaten atau kota sebetulnya angka prevalensinya turun.
"Hanya saja memang ada 9 kabupaten di Papua yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan," akui Nerius.
Baca: Begini Situasi di Wamena saat Ini, Kapolda Papua: Berangsur Kondusif, 60 Personel Brimob Dikerahkan
Dalam kesempatan itu, Nerius menyebutkan daerah di Papua yang mengalami kenaikan angka prevalensi stunting misalnya Mamberamo Raya, Supiori, Yahukimo, Asmat dan lainnya.
"Sehingga dengan adanya monitoring dan evlauasi yang dilakukan hari ini, harapannya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting ini ke depannya dapat mengkolaborasikan program, supaya ke depan dievaluasi lagi maka angka prevalensi harus turun," tandasnya.
Dirinya mengingatkan bahwasanya sesuai target nasional yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, angka prevalensi stunting harus turun menjadi 14 persen.
"Kalau kita di Papua memang ada sebagian daerah yang angkanya turun misal Deiyai yang mengalami penurunan," sebutnya.
Ditanya soal kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari Tim Percepatan Penurunan Stunting, Nerius menyebutkan ada beberapa sasaran mulai dari para ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi umur 0 sampai 9 bulan hingga calon pengantin dan para remaja.
Terakhir, pihaknya berkomitmen penuh sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, mestinya harus ada kolaborasi, koordinasi hingga kebijakan dari masing-masing Pemerintah Daerah, dan keseriusan untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Papua.
"Sebab tanpa kolaborasi, koordinasi, dan kebijakan maka akan sangat sulit untuk percepatanan penurunan stunting di Papua," tutupnya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Angka Prevalensi Stunting di Papua Naik, BKKBN Gelar Monev
# Papua # prevalensi stunting # BKKBN # Kesehatan Anak
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.