TRIBUN-VIDEO.COM - Ridwan Kamil bergabung di Partai Golkar menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Setelah bergabung, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, memberikan tugas khusus kepada RK.
Tugas khusus itu adalah menambah target perolehan kursi partai.
Baca: Resmi Gabung ke Partai Golkar, Ridwan Kamil Pastikan Dukung Pencapresan Airlangga Hartarto
Golkar mengubah target perolehan suara dari 3 kursi DPR RI menjadi 4 kursi, 11 kursi DPRD provinsi menjadi 20 kursi, dan 60 kursi DPRD kabupaten/kota menjadi 90 kursi.
Selain Banten, tugas serupa juga akan dilakukan di Jawa Barat dan DKI Jakarta (wilayah Jawa I).
Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu Jawa I yang digelar di kawasan Pecenongan, Jakarta, Rabu (25/1/2023) malam kemarin.
Baca: Ridwan Kamil akan Kembali Calonkan sebagai Gubernur Jawa Barat, Kini Kang Emil Diusung Partai Golkar
Airlangga membeberkan, di provinsi Banten, Golkar mengubah target perolehan suara dari 3 kursi DPR RI menjadi 4 kursi, 11 kursi DPRD provinsi menjadi 20 kursi, dan 60 kursi DPRD kabupaten/kota menjadi 90 kursi.
Ia melanjutkan, Golkar awalnya menargetkan perolehan kursi anggota DPR dari provinsi Jawa Barat dari 14 kursi menjadi 23 kursi, tapi target ini diterapkan sebelum Ridwan Kamil bergabung.
Ia pun menargetkan kursi Golkar di DPRD Jawa Barat naik dari 16 menjadi 25 kursi, sedangkan kursi di DPRD kabupaten/kota Jawa Barat bertambah dari 194 menjadi 293 kursi.
Sementara itu, di DKI Jakarta, Airlangga menargetkan Golkar dapat memperoleh 3 kursi DPR dari sebelumnya 1 kursi dan menambah kursi DPRD dari 6 menjadi 12 kursi.
Airlangga menyatakan, perubahan target ini sesuai dengan tugas Ridwan Kamil di Partai Golkar, yakni sebagai wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih.
Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Gabung Golkar Jelang Pemilu 2024, Ridwan Kamil Dapat Tugas Khusus di Banten
# Ridwan Kamil # Banten # Pilpres 2024 # Airlangga Hartarto # Golkar
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.