TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tindakan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terlalu sering.
Luhut mengatakan, bahwa sebenarnya OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak berdampak baik.
Menurut Luhut, OTT yang sering dilakukan KPK dapat mencoreng nama baik Indonesia di mata negara lain.
Hal tersebut, disampaikan Luhut saat acara launching Stranas PK tahun 2023-2024 di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Selasa (20/12/2022).
"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut.
Baca: Luhut Binsar Pandjaitan Sebut OTT KPK Buat Jelek Negeri Ini: Kalo Mau Bersih Ke Surga Saja Kau
Baca: Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Penyebab soal Kecelakaan yang Menimpa KCJB Proyek Milik PT KCIC
Mantan Ketua KPK Tak Setuju dengan Pendapat Luhut soal OTT KPK
Sementara itu, mantan Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan bahwa OTT yang sering dilakukan oleh KPK merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, OTT merupakan bagian dari usaha law enforcement atau penegakan hukum.
Hal ini sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari KPK itu sendiri.
"Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan," ungkap Abraham, dikutip dari KompasTV, Selasa (20/12/2022).
Abraham berpendapat, bahwa tindakan OTT tersebut bisa dikritik apabila disalahgunakan untuk kepentingan lain.
"Itu mungkin yang jadi problem," ungkap Abraham.
Maka dari itu, Abraham beranggapan bahwa OTT yang dilakukan KPK tersebut tidak ada salahnya.
Karena masih menjadi bagian dari law enforcement.
"Kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan, no problem menurut saya."
(Tribunnews.com/Rifqah/Ilham Rian Pratama) (Kompas.tv/Theo Reza)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Kritik KPK yang Lakukan OTT Terlalu Sering: Buat Negeri Ini Jelek Banget
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.