Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUN-VIDEO.COM, SOLO - TGIPF telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah melakukan investigasi terhadap tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah stakeholder yang ada di PSSI mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral.
Ketua TGIPF, Mahfud MD menyampaikan rekomendasi tersebut bukanlah sebuah bentuk ikut campur pemerintah.
"Itu bukan ikut campur. Orang mengundurkan diri itu kan melanggar aturan," ujar Mahfud dikutip dari Tribunnews.com.
"Sehingga kalau kita menyuruh hal seperti itu adalah seruan moral. Karena kita tidak bisa melakukan tindakan organisatoris, tidak bisa. Melanggar ketentuan FIFA dan PSSI sendiri,".
Baca: Persis Hari Ini: Persis Solo Berpotensi Depak Ortega, Striker Asing Asal Spanyol Ini Bisa Jadi Opsi
"Sehingga kita tanggung jawabnya itu ada hukum yang nanti terus akan diproses dan ada moral,".
"Mundur. Mundur itu di mana-mana boleh, tidak melanggar aturan. Dan itu nampaknya ya sedang dicerna dan mudah-mudahan bisa terjadi ke sana," sambungnya.
Menurut Mahfud, rekomendasi pengunduran diri tersebut bisa dilakukan baik dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau Kongres Luar Biasa (KLB).
Selain itu, hal tersebut juga bisa dilakukan dengan mengundurkan diri lebih dulu baru digelar Munaslub dan KLB.
"Tetapi, itu ya atau tidak itu terserah karena moral. Kita tidak ikut campur," ujar dia.
PSSI menolak untuk melakukan KLB dalam waktu dekat sesuai dengan rekomendasi TGIPF.
Itu seperti yang disampaikan anggota Exco PSSI, Ahmad Riyadh.
“Itukan sifatnya rekomendasi, tahu artinya rekomendasi kan? Rekomendasi itu usulan, merekomkan, keputusannya dari aturan,” kata Ahmad Riyadh, dikutip dari Kompas.com.
Ahmad menjelaskan keputusan untuk melakukan KLB sepenuhnya hak dari anggota PSSI. Pihak luar tidak bisa melakukan intervensi.
“KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta ya bisa terlaksana,” terang dia.
“Pihak yang di luar jangkauannya tidak bisa serta merta menjadikan (meminta melakukan) KLB. Harus melalui proses-proses dengan statuta yang ada,” tambahnya.
Ahmad merasa tidak perlu ada desakan untuk melakukan KLB karena tanpa disuruh PSSI akan melakukan itu.
Baca: Persis Hari Ini: Persis Solo Terancam Tak Bisa Pakai Stadion Manahan, Home Base Jadi Teka-teki
“PSSI ini tidak pakai disuruh, nanti November tahun depan ada pergantian. Dan ada proses 3 bulan, tahapan-tahapannya,” ujarnya.
Sontak pernyataan Ahmad mendapat respon publik.
Satu di antaranya muncul dari Direktur Utama Persis Solo, Kaesang Pangarep.
Itu bisa dilihat dari salah satu cuitan yang dibuatnya di akun Twitter miliknya.
"Pak, ijin tolong ajarin kami untuk meminta KLB. Maaf, kami anak baru di dunia sepak bola. Apakah kami perlu kirim surat resmi menggunakan kop surat perusahaan ke PSSI?," tulisnya.
Cuitan Kaesang memberi sinyal bila Persis Solo akan mengeluarkan sikap lanjutan terkait kondisi terkini pesepakbola Indonesia.
Terlebih, Persis Solo juga sempat memberi pernyataan bila mereka tidak menutup kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya.
Itu bisa dilihat dalam salah satu poin dalam pernyataan klub terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu.
"Jika tuntutan tersebut urung bisa dipenuhi, Persis mengajukan mosi tidak percaya sebagai pernyataan sikap klub," tulisnya.
Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona mengatakan klub akan mengeluarkan sikap lanjutan dalam waktu dekat.
"Terkait pernyataan sikap menyambung apa yang dibilang mas Kaesang di cuitan Twitternya, dalam waktu dekat akan ada pernyataan lebih lanjut terkait sikap klub menyambung peryataan yang dirilis mas Kaesang," kata dia.
Pernyataan Persis Solo tersebut akan diunggah melalui kanal-kanal media yang dimiliki klub.
"Lihat ke depan, pasti kita umumkan melalui pernyataan klub," terang Bryan. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.