TRIBUN-VIDEO.COM , NUNUKAN - Aliansi Mahasiswa Nunukan mempertanyakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), lantaran dinilai tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Aliansi Mahasiswa Nunukan, Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda), Polres Nunukan, dinas terkait, dan anggota DPRD Nunukan di ruang rapat Ambalat I DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (13/09/2022).
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Nunukan, Faisal mengatakan mereka mendapati semakin bertambah jumlah Pertamini di Pulau Nunukan.
Sementara Pertamini bukanlah lembaga penyalur BBM resmi dari Pertamina.
"Kalau Pertashop itu resmi karena pengawasannya dari Pertamina. Sedangkan Pertamini mereka tidak punya izin. Lalu kenapa bisa dapat kuota BBM subsidi dari APMS kemudian dijual," kata Faisal.
Bahkan Faisal sampaikan, saat adanya kenaikan BBM, Pertamini juga ikut menaikkan harga jualnya.
"Saya pikir itu salah satu penyebab mengapa pasokan BBM kita di Nunukan selalu terbatas. Karena banyak pelaku usaha yang tidak resmi. Sudah begitu APMS juga melayani mereka," ucapnya.
Tak hanya itu, Faisal mengaku sempat melihat mobil mewah di sebuah APMS yang ada di Nunukan ikut mengisi BBM jenis Pertalite.
Sehingga Aliansi Mahasiswa Nunukan meminta kepada Pemda agar segera membentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi di Nunukan.
"Masa mobil mewah anggurin Pertamax. Kami minta segera bentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi. Begitupun harga BBM di tingkat agen penyalur resmi segera ditetapkan," ujar Faisal.
Baca: Dampak Kenaikan BBM, Tarif Speedboat Nunukan-Tanjung Selor Naik jadi Rp 405 Ribu, Ini Kata Gapasdap
Baca: Pererat Silahturahmi Antar Etnis, Formaline Nunukan Gelar Pameran Jajanan Kue Tradisional
Tanggapan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setkab Nunukan, Rohadiansyah menjelaskan bahwa secara nasional BBM jenis Pertalite sudah memiliki kuota per tahun yang ditetapkan oleh pemerintah.
Secara nasional per tahun ada sebanyak 23 juta liter yang akan didistribusikan kepada semua kabupaten/ kota di Indonesia.
"Untuk Kabupaten Nunukan tahun 2022 ini kita hanya mendapatkan jatah 10.858 kilo liter (KL). Itu jumlahnya turun dari 2021 kita dapatkan 19.955 KL. Makanya Pertalite diperebutkan karena kuotanya terbatas," tutur Rohadiansyah kepada TribunKaltara.com.
Lalu kuota Solar subsidi tahun 2022 untuk Kabupaten Nunukan juga mengalami penurunan dari 2021 6.179 KL, kini hanya 5.857 KL.
Sementara kata Rohadiansyah, ada sebanyak 17 SPBU dan APMS di Kabupaten Nunukan.
"Menteri Keuangan sudah pernah menyampaikan secara nasional kuota selama satu tahun sampai bulan Juli sudah over penggunaan. Makanya semakin ke sini makin terbatas," bebernya.
Lanjut Rohadiansyah,"Informasi terakhir dari 23 juta liter sampai di bulan Juli kemarin tersisa 9 juta KL se-Indonesia. Saya belum cek di Kabupaten Nunukan tersisa berapa," tambahnya.
Nunukan Punya 136 Sub Penyalur BBM
Di Kabupaten Nunukan ada 136 sub penyalur BBM yang resmi. Sementara itu Rohadiansyah menyebut Pertamini merupakan jenis usaha yang ilegal.
Termasuk keberadaan pengecer BBM ilegal atau lebih dikenal istilah penjual bensin botolan (bentol) yang biasa ditemukan di kios kecil pinggir jalan raya.
Ia menegaskan hanya yang mengantongi surat rekomendasi dari dinas terkait di Pemda yang boleh membeli BBM di SPBU atau APMS menggunakan jerigen.
"Kami sempat memanggil pemilik APMS agar tidak melayani pembeli yang menggunakan jerigen bila tidak punya surat rekomendasi. Tapi pemiliknya jawab mereka tidak bisa menguasai 24 jam karyawannya," ungkapnya.
"Nah untuk bentol ada yang ngambil BBM pakai jerigen tapi nebeng rekomendasi nelayan. Itu kan pelanggaran," imbuhnya.
Rohadiansyah menyampaikan pihaknya akan segera melaporkan hasil rapat dengar pendapat hari ini kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti.
Termasuk pembentukan Satgas pengawasan pendistribusian BBM.
"Kami laporkan kepada pimpinan dulu untuk bentuk Satgas bersama Kepolisian dan TNI. Apakah nanti di lapangan bentuknya imbauan atau langsung tindak, itu kami rapatkan bersama dulu. Lalu soal harga BBM di sub penyalur, kami akan hitung ulang biaya transportasi dan fee sub penyalur," pungkasnya.
Penulis: Febrianus Felis
Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Distribusi BBM Subsidi tak Tepat, Aliansi Mahasiswa Nunukan Minta Pemkab Bentuk Satgas Pengawasan
# Nunukan # mahasiswa # BBM # DPRD
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.