TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Banyak pihak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan empat tersangka, termasuk anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus minyak goreng.
Di sisi lain, mereka juga mendesak agar Kejagung tak pandang bulu dalam menanganai kasus yang tengah jadi sorotan ini.
Kejagung didesak mengusut tuntas hingga ke akar dalam menangani kasus minyak goreng.
Tak hanya berhenti pada empat tersangka, mulai dari Presiden Jokow Widodo (Jokowi) hingga LSM minta ada tersangka lain hingga ke akarnya.
Baca: Presiden Jokowi Dukung Proses Hukum Kasus Mafia Minyak Goreng: Saya Minta Diusut Tuntas!
Presiden Joko Widodo memberi respons soal penetapan 4 tersangka kasus mafia minyak goreng yang diungkapkan Kejaksaan Agung.
Jokowi secara tegas meminta kasus tersebut diusut tuntas.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berkunjung di Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).
"Saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa yang bermain ini, kita bisa ngerti," kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden
Menurut Jokowi, masalah minyak goreng belum terselesaikan sampai sekarang.
Baca: Anak Buah Jadi Tersangka, Mendag Muhammad Lutfi Berpotensi Diperiksa soal Kasus Mafia Minyak Goreng
Terutama soal harga minyak yang melambung tinggi.
Harga minyak goreng di dunia internasional yang tinggi membuat produsen migor dalam negeri ingin menjual barangnya ke sana.
"Masalah minyak goreng masih menjadi masalah kita sekarang meskipun sudah kita beri BLT minyak goreng. Yang kita ingin harga lebih mendekati normal."
"Harganya tinggi karena harga di luar negeri internasional tinggi banget, sehingga kecenderungan produsen pengennya ekspor karena harganya tinggi di luar," jelas dia. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menanti Tersangka Baru Kasus Minyak Goreng di Tengah Desakan Usut Tuntas hingga ke Akar
#Minyak Goreng #Mafia Migor #Menteri Perdagangan #Muhammad Lutfi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.