2 Roket Rusia Hantam Stasiun KA Kramatorsk di Ukraina Timur, 3 Kereta yang Bawa Pengungsi Diblokir

TRIBUN-VIDEO.COM - Dua roket Rusia menghantam stasiun kereta api di Kramatorsk, Ukraina timur dan menimbulkan korban.

Serangan udara Rusia tersebut dilaporkan oleh perusahaan kereta api negara Ukraina, Jumat (8/4/2022).

Stasiun ini digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah yang dibombardir pasukan Rusia.

"Dua roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk. Ada korban," kata perusahaan Kereta Api Ukraina, sebagaimana dilansir The Canberra Times.

Tiga kereta yang membawa pengungsi diblokir di wilayah yang sama di Ukraina pada hari Kamis (7/4/2022), setelah serangan udara di jalur tersebut, menurut kepala Kereta Api Ukraina.

Baca: Ukraina akan Segera Mendapatkan Bantuan Senjata dari AS setelah Disetujui oleh Nato

Mengutip Reuters, lebih dari 30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan itu.

"Menurut data operasional, lebih dari 30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk," kata perusahaan kereta api.

Zelensky Desak PBB Hentikan Invasi Rusia

Dalam pidatonya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (5/4/2022), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak badan tersebut untuk segera bertindak melawan invasi dan agresi Rusia.

Zelensky mendesak PBB untuk mengusir Rusia dari negaranya.

"Kita berurusan dengan negara yang mengubah hak veto Dewan Keamanan PBB menjadi hak untuk mati," kata Zelenskyy.

Seruannya muncul di tengah kemarahan atas bukti pembantaian warga sipil yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia di kota Bucha, Ukraina.

Apa yang bisa dilakukan PBB untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina?

PBB dapat mengutuk agresi Rusia, menyalahkan Moskow atas konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dan menuntut agar Rusia berhenti.

Ini telah terjadi melalui resolusi Majelis Umum.

Baca: Prajurit Rusia Mengirimkan Lebih dari 60 Ton Bantuan Kemanusiaan kepada Penduduk Izyum

Majelis adalah badan terbesar PBB yang terdiri dari 193 negara anggota.

Tapi diplomasi belum berhasil sejauh ini. Lantas, bisakah PBB sekarang memaksa Rusia untuk mundur?

Tidak. PBB tidak bisa memaksa Rusia.

PBB bukanlah sebuah pemerintahan.

Seperti dilansir CNA, Sekretaris Jenderalnya bukanlah presiden atau perdana menteri.

Dan Majelis Umum tidak memiliki otoritas hukum atas negara berdaulat mana pun, bahkan jika negara itu melanggar kedaulatan negara lain.

Ini berarti Sekjen PBB dan Majelis Umum tidak dapat membuat Moskow melakukan apa pun yang tidak ingin dilakukannya, atau menghukumnya karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.

Satu-satunya badan PBB yang memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Rusia adalah Dewan Keamanan PBB.

Dewan yang terdiri dari 15 anggota ini dapat secara hukum menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, menyetujui intervensi militer, serta memberlakukan embargo dan pembekuan aset untuk membujuk Rusia mengubah arah.

Tapi semua itu tidak dapat dilakukan sekarang, hanya karena Rusia adalah anggota tetap Dewan, memiliki kekuatan untuk memveto atau memblokir tindakan apa pun terhadap dirinya sendiri.

Jadi PBB, badan yang satu-satunya dapat memberikan tekanan nyata pada Rusia untuk mundur, menemui jalan buntu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 2 Roket Rusia Hantam Stasiun Kereta Api di Ukraina Timur, Lebih dari 30 Orang Tewas