TRIBUN-VIDEO.COM - Proses vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sudah mulai berjalan.
Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin.
Vaksinasi itu digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021) pagi dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Adapun vaksin yang disuntikkan merupakan jenis Sinovac yang berasal dari China.
Presiden Jokowi memastikan bahwa vaksin Sinovac aman digunakan karena telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyatakan bahwa vaksin suci dan halal untuk digunakan.
Meski telah ditunggu-tunggu sejumlah masyarakat, vaksin Covid-19 ini juga mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Termasuk dari perwakilan rakyat.
Sempat ramai diperbincangkan ketika anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning secara tegas menolak divaksin Covid-19.
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Baca: Dipindah ke Komisi VII DPR, Ribka Tjiptaning Akui Tak Tahu Penyebabnya: Cuman Lucu dan Harus Belajar
Ragukan Vaksin Covid-19 dan Pilih Bayar Sanksi
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya. Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya.
Baca: Sosok Ribka Tjiptaning yang Suarakan Tolak Vaksin Covid-19 di Rapat DPR Ternyata Seorang Dokter
PDIP: Pesannya Negara Tidak Boleh Berbisnis
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning terkait program vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac.
Ribka saat rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, secara tegas menolak divaksin Covid-19.
Menurut Hasto, jika melihat pernyataan Ribka secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, maka dirinya mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," tutur Hasto dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
"Bagi yang bersedia membayar tinggi hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," sambung Hasto.
Menurutnya, kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP ini bertujuan agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan oleh negara,
Kritik ini juga merupakan bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan.
Ditegur Sekjen PDIP
Akibat pernyataannya yang menolak vaksin itu, Ribka menceritakan bahwa dirinya sempat dimarahi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Namun ia tetap pada pendiriannya menolak vaksin Sinovac.
Menurutnya itu adalah risiko yang harus ditanggungnya.
"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Meski demikian, Ribka menegaskan penolakannya itu bukanlah tanpa dasar.
Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.
Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien.
Baca: Terungkap Harta Kekayaan Anggota DPR Ribka Tjiptaning yang Tolak Vaksin, Tak Punya Utang
Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.
"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.
Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.
Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."
"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka.
Ditertibkan sesuai Arahan Partai
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.
Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.
"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.
"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.
Dirotasi ke Komisi VII DPR RI
Setelah mendapat teguran dari sejumlah petinggi partai, Ribka Tjiptaning kini digeser ke Komisi VII.
Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut, diketahui dari salinan surat, pada Senin (18/1/2021) malam.
Surat Fraksi PDIP DPR tersebut berisi perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.
Ribka yang memiliki latar belakang kedokteran dan menempati posisi di Komisi IX yang membidangi Kesehatan, kini dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.
Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain.
Program vaksinasi yang mulai dijalankan membawa harapan segera berakhirnya pandemi ini.
Meski ditunggu-tunggu, tetap ada pihak yang nyatakan tidak setuju.
Ribka Tjiptaning jadi salah satu yang serukan keraguan.
Meski sudah ditegur, ia tetap teguh menolak vaksinasi.
Kini, ia harus menerima ketika posisinya di DPR RI dirotasi.(*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.