Opini Tokoh

KPK Tidak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri Kabinet Jokowi Periode ke-2

Selasa, 15 Oktober 2019 07:17 WIB
Tribunnews.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet Kerja II Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada pemerintahan 2019-2024.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menegaskan, Jokowi tak perlu melibatkan KPK karena pemilihan menteri adalah hak preogatif presiden.

"Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Tribunnews.com, Rabu (25/9/2019).

Situasi politik di periode kedua Jokowi menjadi presiden ini juga, menurut Neta S Pane, sangat berbeda dengan periode pertama lalu.

Selama lima tahun menjadi presiden, dia menjelaskan, Jokowi lebih paham karakter dan kapasitas tokoh-tokoh yang ada, termasuk kapabilitas untuk calon-calon menterinya.

Sehingga Jokowi merasa tidak perlu melibatkan KPK dalam proses pemilihan calon menterinya, seperti pada periode pertama menjadi presiden.

Selain itu kata dia, sejak setahun terakhir muncul gonjang ganjing di KPK dengan berbagai tudingan, termasuk terkait oknum-oknum KPK bermain politik-politikan.

Dan kondisi itu dia menilai, sangat tidak menguntungkan Jokowi jika melibatkan KPK dalam proses pemilihan calon menterinya.

"Saya kira KPK pun mahfum dan tahu diri dengan kondisi yang ada," kata Neta S Pane.

Meskipun tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mampu memilih menteri-menteri yang berintegritas.

"Pengalaman Jokowi di periode pertama, dimana ada sejumlah menterinya ditangkap KPK karena terlibat korupsi hendaknya tidak terulang kembali di periode kedua," jelas Neta S Pane.

Bila itu yang terjadi, maka Jokowi akan bisa happy landing di 2024 tanpa khawatir terseret seret isu korupsi.

Selain itu, imbuh dia, di periode keduanya Jokowi harus mampu memilih pejabat-pejabat hukum, seperti menkoPolhukam, Menkumham, Jaksa Agung dan Kapolri yang mampu mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Sehingga ada perimbangan dengan KPK dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi ke depan," tegasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Tak Dilibatkan, IPW: Pemilihan Menteri Adalah Hak Prerogratif Presiden Jokowi

ARTIKEL POPULER:

Baca: Menteri-menteri di Kabinet Kerja Jilid I Berpotensi Dipertahankan

Baca: Hadiri Solidaritas Masyarakat Papua, Menteri Perhubungan Senam Bersama Para Bupati

Baca: Profil Mari Elka Pangestu - Politisi yang Menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era SBY

TONTON JUGA:

Editor: Radifan Setiawan
Video Production: Ananda Bayu Sidarta
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved